Ketua DPR Puan Maharani pun mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menciptakan polemik terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Puan menyampaikan apresiasi tersebut usai bertemu Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu. Menurutnya, kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, maka topik tentang pemulihan ekonomi rakyat menjadi lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik.
Dia mengatakan saat ini rakyat tidak perluperbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, namun rakyat lebih mementingkan bagaimana harga bahan pokok tidak melonjak dan mudah didapatkan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketika Pemerintah, melalui para menteri, terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah.
"Kalau kepercayaan terhadap Pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, seperti Pemerintah, aparat negara, swasta, dan seluruh rakyat, untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun ini," ujarnya.
Berdasarkan pemberitaan Republika, ada sejumlah menteri yang tercatat pernah menyinggung atau menyuarakan penundaan pemilu, antara lain:
1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Usulan Bahlil agar pemilihan presiden diundur dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mendapat sejumlah kritik. Kritikan itu datang dari pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio yang meminta Bahlil fokus kerja mencari investasi sebanyak-banyaknya, tak perlu mengusulkan pemilu diundur.
"Sudahlah kalau menteri seharusnya tidak masuk ke ranah yang bukan pekerjaanya. Kalau mau nyenengin Pak Jokowi, kerja saja datangkan banyak investasi, ciptakan banyak peluang kerja di Indonesia," ujar Hendri Satrio menyindir Bahlil pada Rabu (12/1/2022) lalu.
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Dalam sebuah siniar di Youtube, Luhut menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait Pemilu 2024. Ia mengeklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pengin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut dikutip siniar Youtube, Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Jumat (11/3/2022) lalu.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto juga pernah menyuarakan wacana meskipun tak diungkapkan secara gamblang. Menurutnya, penundaan pemilu merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat.
"Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga ketika ditanya apakah Partai Golkar menolak wacana tersebut usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
