REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (6/4), akhirnya tegas melarang jajaran menterinya berbicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Berdasarkan pemberitaan Republika, ada sejumlah menteri yang tercatat pernah menyinggung atau menyuarakan penundaan pemilu, antara lain:
1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Usulan Bahlil agar pemilihan presiden diundur dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mendapat sejumlah kritik. Bahlil menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Jokowi diperpanjang untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan pascapandemi.
Kritikan itu datang dari pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Dia pun meminta Bahlil fokus kerja mencari investasi sebanyak-banyaknya, tak perlu mengusulkan pemilu diundur.
"Sudahlah kalau menteri seharusnya tidak masuk ke ranah yang bukan pekerjaannya. Kalau mau nyenengin Pak Jokowi, kerja saja datangkan banyak investasi, ciptakan banyak peluang kerja di Indonesia," ujar Hendri Satrio menyindir Bahlil pada Rabu (12/1) lalu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin juga turut mengkritisi munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh Bahlil. Dia memandang, motif ekonomi mestinya bukan jadi alasan memperpanjang jabatan Presiden.
"Tetapi, yang harus dipahami adalah kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat," kata Sultan, Rabu (12/1).
Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani juga menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur. Dia hanya menjawab singkat soal pernyataan tersebut.
"Coba tanya ke Pak Bahlil," kata Puan singkat yang kemudian meninggalkan kerumunan wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1).
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Dalam sebuah siniar di Youtube, Luhut menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait Pemilu 2024. Ia mengeklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
Menurut Luhut, Jokowi sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR.
Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pengin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut dikutip siniar Youtube Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Jumat (11/3) lalu.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto juga pernah menyuarakan wacana meskipun tak diungkapkan secara gamblang. Menurut dia, penundaan pemilu merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat.
"Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga ketika ditanya apakah Partai Golkar menolak wacana tersebut usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3).
Sementara itu, Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4).
Jokowi ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
