Komisi VII DPR RI mengaku hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari Menteri ESDM maupun Menteri Keuangan terkait rencana menaikan harga Pertalite dan elpiji melon ini. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai rencana pemerintah yang hendak menaikan harga Pertalite dan elpiji gas melon saat ini tidak tepat.
"Kami melihat saat ini masyarakat belum pulih perekonomiannya, terutama masyarakat kelas bawah yang masih tertekan dari sisi pendapatan dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan," ujar Eddy kepada Republika, Selasa (5/4/2022).
Namun, kata Eddy jika memang pemerintah mau melepas harga komoditas ke pasar mestinya pemerintah lebih dulu merampungkan rencana penyaluran subsidi tepat sasaran. Eddy menegaskan, pemerintah harus lebih dulu membenahi soal akurasi data penerima subsidi.
"Jika memang harus ada kenaikan harga Pertalite maupun elpiji, harus dibarengi dengan skema subsidi langsung kepada penerima subsidi, agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan," ujar Eddy.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana kenaikan harga Pertalite dan elpiji ukuran 3 kilogram saat ini masih dalam tahap pengkajian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan mengumumkan hasil kajian kenaikan harga Pertalite dan elpiji jika sudah rampung.
Karena itu, Airlangga pun memastikan saat ini pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite maupun elpiji 3 kg. “Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah bakal menaikkan harga Pertalite dan gas elpiji 3 kilogram. Hal itu menyusul kenaikan Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat, 1 April 2022.
"Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut ditemui usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/4/2022).
Sejak 10 Maret 2022, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjadikan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Melalui kebijakan ini, penyaluran Pertalite dijatah menjadi 23,05 juta KL per tahun.
Hingga saat ini, konsumsi Pertalite masih menjadi mayoritas diantara seluruh jenis BBM. Realisasi serapan Pertalite dari Januari hingga Februari 2022 mencapai angka 4,2 juta KL. Melihat konsumsi tersebut, ESDM memprediksi bahwa hingga akhir tahun nanti konsumsi Pertalite bisa mencapai 26,5 juta KL.
Data BPH Migas menunjukan per 27 Maret 2022 stok Pertalite berada di angka 1,15 juta KL. Merujuk stok ini, maka ketahanan energi khusus Pertalite mencapai 15,7 hari.
Samenada dengan Pertalite, konsumsi elpiji 3 kg juga dari tahun ke tahun terus naik. Dari 6,3 juta ton pada tahun 2017, konsumsi elpiji melon di masyarakat telah naik menjadi 7,5 juta ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pun pemerintah dalam APBN 2022 memprediksi konsumsi elpiji akan mencapai 8 juta ton.
Mengutip nota keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), subsidi energi elpiji melon dianggarkan sebesar Rp 66,3 triliun pada tahun 2022. Jumlah ini naik Rp 16,4 triliun atau 32,87 persen dari outlook tahun 2021. Dengan anggaran Rp 66,3 triliun, artinya pemerintah memberi subsidi Rp 9.135 per kg untuk elpiji melon.
