REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait sikap publik terhadap penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hasilnya, 78,9 persen publik disebut menyatakan tegas menolak wacana atau usulan tersebut.
"Dalam hasil survei menunjukkan 78,9 persen publik mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 walaupun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat," ujar Direktur SMRC, Reza Deni dalam rilis daringnya, Jumat (1/4/2022).
Menurutnya, angka penolakan publik terhadap penundaan pemilu sama dan konsisten seperti hasil survei di September 2021. Publik yang menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi sebanyak 11,9 persen.
Di sisi lain, penundaan pemilu dengan alasan ekonomi juga disebut mendapatkan respons penolakan yang cukup besar. Ia menyampaikan, sebanyak 79,8 persen publik menginginkan pemilu 2024 tetap digelar meski kondisi ekonomi akibat pandemi belum pulih.
"Hanya ada 11,4 persen masyarakat yang setuju pemilu diundur karena alasan pemulihan ekonomi," kata Deni.
Selanjutnya, sebesar 78,5 persen nyatakan penolakan jika pemilu ditunda karena alasan pembangunan ibu kota negara (IKN). "Yang mendukung penundaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9 persen," ujar Deni.
SMRC menggelar survei pada 13-20 Maret 2022. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.027 atau 84 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).