REPUBLIKA.CO.ID, PADANG --  Anggota DPR RI Andre Rosiade bersama Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Padang, Jumat (1/4). Andre mengatakan dalam sidak itu, ia banyak menemukan beberapa hal yang tidak sesuai aturan di SPBU. Di antaranya  seperti pengisian BBM jenis Pertalite dengan jerigen, dan truk milik perusahaan tambang dan perkebunan yang mengisi solar bersubsidi. Andre menyebut kenyataan yang ditemukan di lapangan ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014.

"Saya harap untuk penyimpangan seperti ini kedepannya tidak ada lagi. Pengawasan, harus lebih diperketat lagi. Seharusnya, untuk truk pengangkut hasil tambang dan truk pengangkut barang hasil perkebunan tidak boleh mengisi BBM bersubsidi," kata Andre Rosiade.

Andre mengaku sudah menyampaikan kepada pihak Pertamina agar menambah kuota solar bersubsidi sebesar 10 persen. Ia berharap permintaan itu segera direalisasikan supaya kelangkaan solar di Sumatra Barat tidak terjadi lagi. Andre meminta pihak Pertamina agar lebih mengawasi alur distribusi agar tidak ada tindakan penimbunan atau distribusi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, memastikan untuk kuota BBM di Sumatra Barat ditambah sebesar 10 persen ini. Penambahan ini, menyusul adanya kelangkaan solar. Ia memastikan penambahan ini, bukan pergeseran stok akhir tahun.

“Jumlah solar untuk Sumatra Barat selama setahun sebanyak 411 ribu kilo liter per tahun. Sekarang, ditambah kuotanya 10 persen. Kami harap penambahan ini akan mencukupi ketersediaan BBM di Sumatra Barat,” ucap Alfian.

Pertamina kata Alfian, juga mengajak seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan bersama-sama terhadap ketersediaan pasokan BBM subsidi sehingga penggunaannya tepat sasaran.

Penambahan kuota ini kata Alfian, sudah dilakukan Pertamina sejak seminggu lalu. Penambahan kuota ini dilakukan secara bertahap. Alfian menginstruksikan sales area manager PT Pertamina di Sumatra Barat untuk terus menambah kuota solar.

“Setelah penambahan, sangat diperlukan pengawasan. Masyarakat dan aparat juga harus melakukan pengawasan. Jika tidak ada pengawasan, maka kebutuhan solar juga tidak akan terpenuhi. Truk rodanya di atas enam, truk sawit, batu bara itu tidak boleh pakai solar subsidi. Harus diawasi,” kata Alfian menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika