Swasembada dan Tak Impor Beras
Selain kinerja makro di atas, ada prestasi besar sektor pertanian selama masa pandemi Covid-19 yang patut dibanggakan dan menjadi catatan sejarah baru. Yaitu Indonesia swasembada beras, produksi surplus setiap tahun sehingga sejak 2019 hingga sekarang tidak impor beras umum.
Capaian ini tidak mudah diwujudkan walaupun Indonesia sebagai negara agraris, negara yang berlabel "gemah rimah loh jinawi". Bahkan tidak mudah diwujudkan walau di masa normal. Namun Kementerian Pertanian Pertanian yang dinakhodai Menteri Syahrul Yasin Limpo justru mampu menguatkan produksi beras di masa yang sangat sulit.
Negara-negara yang pertaniannya kuat pun tidak mampu mewujudkannya. Kondisi pangan dan perekonomiannya babak belur diterpa keganasan virus Corona.
Selain mengacu kondisi lapangan, di mana tidak ada gejolak harga beras terlebih kenaikan harga beras akibat produksi dan stok yang tak cukup, fakta ini pun diperkuat data BPS. Setiap tahun produksi beras surplus, lebih tinggi dari kebutuhan konsumsinya. Tahun 2019, produksi beras surplus 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton dan 2021 surplus 1,31 juta ton.
Capaian kinerja yang cemerlang ini mampu menorehkan prestasi Indonesia tidak impor beras. Bahkan data BPS pun merilis Indonesia pada 2021 melakukan ekspor beras untuk konsumsi sebanyak 3,3 ribu ton.
Meski begitu surplus, Indonesia memang mengimpor beras sebagai sebuah keharusan negara untuk menumbuhkan perekonomian. Hal itu pun menjadi kewajiban Indonesia sebagai negara berkembang untuk mematuhi aturan main perdagangan dunia. Untuk melakukan ekspor, Indonesia tidak bisa menutup diri dari impor.
Di sisi lain, selama pemerintah Indonesia masih konsisten mengupayakan agar neraca perdagangan pertanian surplus, di mana nilai ekspor lebih tinggi dibanding impor. Data BPS pun mencatat pada 2021 neraca perdagangan pertanian surplus Rp 269 triliun. Ekspor pertanian 2021 sebesar Rp 625 triliun, naik 38,6 persen dari 2020.
Di sinilah kita jangan sampai gagal paham memahami perekonomian makro. Pemerintah memiliki tugas berat menjaga kinerja neraca perdagangan agar surplus, sebab di dalamnya tidak hanya aktivitas ekspor, tapi negara pun harus melakukan impor.
Untuk menjaga dan menguatkan performa kinerja perberasan dalam negeri ini, tentunya pemerintah khususnya Kementerian Pertanian harus tetap bekerja keras. Harus benar-benar mengimplemtasikan berbagai strategi dan program peningkatan produksi, misal food estate, korporasi petani, petani milenial, IP400, asuransi pertanian dan program lainnya.
Namun pemerintah juga perlu mewujudkan data presisi, khususnya yang terkait luas lahan, produktivitas, produksi dan tingkat konsumsi dan sebaran beras di setiap daerah. Pemerintah pun harus lebih masif membuat program yang merangsang pemuda melakukan usaha tani presisi. Tak hanya membukakan akses pasar dan jaminan modal, tapi akses lahan dan teknologi pun harus diwujudkan.
Akses teknologi jangan hanya sekedar memberikan bimbingan teknis, tapi kepastian teknologi dan inovasi untuk diterapkan petani harus diutamakan. Bimbingan teknis dan pelatihan pun tidak cukup hanya satu atau dua kali, tapi harus dimuat secara kontinue dengan target out yang jelas hingga petani bisa menjadi petani yang maju, mandiri dan modern.
Jika sudah, pendekatannya perlu dilakukan evaluasi dengan melibatkan perguruan tinggi yang sudah memiliki pendekatan data presisi yang mumpuni untuk diterapkan. Penulis meyakini, dengan pendekatan pembangunan pertanian berbasis Artificial Intelligence yang dijalankan Kementerian Pertanian saat ini.
Segala polemik data dan yang dihadapi petani di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. Peningkatan produksi pangan pun ke depan terus menguat dan pertanian Indonesia tumbuh semakin tangguh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
