REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini sedang mencari sosok untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
Ridwan Kamil mengatakan, tugasnya bisa mengkoordinasikan dan menyelesaikan empat masalah krusial di wilayah aglomerasi Bandung Raya. Yakni sumber daya air (banjir), tata ruang, persampahan dan transportasi.
"Jadi, sudah lahir lembaga baru yaitu Badan Pengelola Cekungan Bandung. Cuma belum ada orang nomor satunya, saya lagi nyari," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/3/2022).
Emil menjelaskan, dia mencari orang yang mampu jadi kepala badan yang membawahi lima wilayah, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang untuk mengkoordinasikan.
Menurut Emil, tugas dari kepala badan Cekungan Bandung mirip dengan kerja teknis Pemprov Jabar, hanya dalam lingkup lima daerah. "Tugasnya mengkoordinasikan, melakukan penganggaran, melakukan eksekusi program. Seperti Pemprov Jabar versi kecil yang mengurus lima wilayah," katanya.
Kriterianya, kata Emil, warga Bandung Raya, punya kapasitas dalam bidang planologi dan memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, memiliki kapasitas planologis yang baik, dan luwes dalam komunikasi politik.
"Badan ini sudah mulai (aktif) di kantor Bappeda, cuma di Plt-kan oleh asisten II," kata Emil.
Menurutnya, Kepala Badan Cekungan Bandung itu akan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jabar dan Menteri Bappenas. "Nanti di bawah saya langsung dan ke menteri karena ada Perpresnya. Jadi atasan dari kepala badan ini dua, ke gubernur dan ke Menteri Bappenas," katanya.
Emil menjelaskan secara rinci soal seleksi jabatan tersebut. Namun, jika sudah terpilih kepala badan itu bakal langsung ditugaskan mengurus masalah paling mendesak, yakni banjir.
"Kita mulai dari yang krisis dulu, kita selesaikan banjir, lalu sampah itu urgent, transportasi juga, karena kita ada lintas, ruas baru kita harus kompak dan sepakat, pembebasan lahan dan lainnya, terakhir tata ruang," paparnya.
Emil menjelaskan, anggaran operasional badan tersebut akan ditanggung oleh Pemprov Jabar. "Anggaran dari Pemprov untuk operasional mah. Tapi kalau nanti ada program kita lihat apakah full dari kita atau masing-masing (daerah) kontribusi yang penting urusan rakyat beres," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
