REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri. Pembelanjaan di dalam negeri akan menghidupkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen," kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. Menurut Presiden, anggaran yang ada di pusat, daerah, dan BUMN jumlahnya sangat besar. Jika 40 persen saja belanjanya dilakukan di dalam negeri alias tidak impor, maka manfaatnya akan sangat terasa.

"Cek yang terjadi, sedih belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki (produk dalam negeri). Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp 526 triliun. Sedangkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota ada Rp 535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan Rp 420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali," ungkap Presiden.

Presiden menyebutkan bila sebanyak 40 persen anggaran tersebut digunakan untuk belanja produk buatan dalam negeri maka belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen. Sementara dari belanja APBN dan APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,7 persen. 

"Ini kan 2 persen lebih, tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita tidak melakukan ini," tegas Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta agar kementerian dan pemda tidak melanjutkan tradisi untuk membeli barang-barang impor. "Beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain, duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini," ungkap Presiden.

Padahal bila kementerian, pemda, dan BUMN membeli barang dalam negeri, menurut Presiden, maka akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan. "Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini (belanja di dalam negeri) tidak dilakukan sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan," kata Presiden mencegah tepuk tangan dari para hadiri yang hadir di tempat itu.

Presiden menyebut belum semua pihak benar-benar membelanjakan anggaran untuk produk dalam negeri. "Kalau sudah Rp 400 triliun lebih itu betul-betul semua mengerjakan (untuk produk dalam negeri) silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen saja sampai Mei 2022. Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," ujar Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika