Prof Akmal mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki beberapa inisiatif untuk menguatkan pelayanan kesehatan primer, antara lain Program Pencerah Nusantara dan Program Nusantara Sehat. Selain itu, ada Program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Provinsi Jawa Barat, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
"Saya yakin ada banyak inovasi kesehatan lain di tingkat pemerintah daerah. Tapi, sepertinya pemerintah sendiri tidak melakukan upaya khusus untuk mengabarkan sekaligus melibatkan publik dalam hal itu," kata Prof Akmal.
Ketua AIPI Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan sistem untuk memenuhi kebutuhan kesehatan individu dan keluarga di tingkat komunitas dan masyarakat dari hulu ke hilir. Pandemi Covid-19, menurut dia, telah menunjukkan bahwa banyaknya kesenjangan dalam kebijakan pelayanan kesehatan primer berujung pada masalah kesehatan populasi.
"Di awal pandemi, muncul perdebatan lockdown apa tidak, lalu ada perdebatan tentang karantina sampai ke vaksinasi. Itu semua terjadi karena kita tidak punya standar atau acuan yang baik dalam mengambil keputusan, baik itu untuk perorangan, masyarakat, ataupun formula dalam menentukan kebijakan," tuturnya.
Kondisi yang demikian menuntut pembenahan pelayanan kesehatan primer untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan dasar mudah dijangkau dalam hal lokasi, akses, maupun biaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
