REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi keterbukaan Densus 88 yang mau mengikuti pemeriksaan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM atas kematian terduga teroris dokter Sunardi. Seperti diketahui Sunardi tewas ditembak Densus 88 saat akan ditangkap.
Sahroni mengatakan keterbukaan ini menunjukkan sinergi yang sangat baik antara masing-masing institusi. "Sebagai mitra kami di Komisi III, saya sangat mengapresiasi sinergi yang dibentuk oleh Densus 88 dan Komnas HAM dalam menangani perkara ini," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (16/3).
Dengan demikian ia berharap masyarakat mengetahui dan mendapatkan penjelasan secara clear dan rinci atas kronologi kejadian. Melalui pemeriksaan tersebut Densus 88 juga bisa memberikan klarifikasinya dengan sangat transparan dan terbuka. "Dan ini menunjukkan bahwa Densus 88 sangat berkomitmen atas hak asasi manusia," ujarnya.
Selain itu, Sahroni juga memberikan penghargaan pada Densus 88 yang telah dengan transparan menunjukkan berbagai bukti-bukti dan video kejadian kepada komnas HAM. Sehingga berbagai isu dan spekulasi terkait penembakan tersangka bisa dijelaskan dengan baik.
"Densus 88 memberikan semua data yang diminta, dan Komnas HAM sendiri menyampaikan bahwa berbagai data itu sudah sangat detail dan clear, dan transparansi inilah yang diperlukan agar berbagai spelukasi terkait penembakan ini bisa diakhiri, karena memang tidak ada yang disembunyikan," ungkapnya.
Sebelumnya Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap Densus 88 terkait kematian dokter Sunardi yang ditembak saat akan ditangkap. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran HAM.
"Apakah ada potensi pelanggaran HAM, kami akan dalami," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/3).
Anam juga mengapresiasi keterbukaan kepolisian terkait peristiwa penembakan tersebut. Pemeriksaan oleh Komnas HAM dilakukan guna menguji apakah penembakan terhadap dokter Sunardi tergolong sebagai lawful killing atau unlawful killing. Jika disimpulkan sebagai unlawful killing, boleh jadi akan ada proses hukum.
"Saya kira dengan keterbukaan seperti itu, sampai ditunjukin video saya kira itu moralitas yang sangat baik untuk mengukur apakah ada pelanggaran HAM atau tidak," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika