Pernyataan Lutfi soal melimpahnya stok minyak goreng menjadi sebatas klaim lantaran tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Satgas Pangan Polri bahkan sampai membentuk tim yang khusus mengawasi distribusi minyak goreng karena kelangkaan masih terjadi.
"Satgas Pangan Polri telah membentuk beberapa Tim untuk Fokus melaksanakan pengawasan dan pemantauan terkait distribusi minyak goreng dari produsen, distributor hingga pengecer tingkat bawah (hulu ke hilir)," ujar Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Pol Helmy Santika, saat dihubungi awak media, Senin (14/3/2022).
Kemudian, lanjut Helmy, tim khusus tersebut akan melakukan beberapa langkah. Di antaranya, melakukan koordinasi dengan Kementerian perdagangan (Kemendag) guna mendorong percepatan realisasi DMO, khususnya beberapa provinsi yang mengalami defisit minyak goreng.
"Bersama Kemendag RI, satgas pangan pusat dan daerah, akan lebih intensif melaksanakan monitoring dan pengechekan dilapangan, pada produsen, distributor pengecer pada gerai modern dan gerai tradisional," ungkap Helmy
Berikutnya, tim akan mendorong dan menghimbau pelaku usaha khususnya industri yang belum mendapatkan alokasi untuk tetap beroperasi. Juga membantu Kemendag RI untuk membuat pola distribusi DMO CPO dan RDB oilen secara merata.
"Melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan reseller/pedagang dadakan yang melakukan aksi borong dan menyimpan minyak goreng," ucap Helmy.
Biasanya, sambungnya, minyak goreng yang mereka beli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali oleh reseller dengan harga di atas HET. Dengan demikian, Helmy menegaskan, terhadap minyak goreng yang ditimbun didorong percepatan distribusinya.
Fenomena kelangkaan minyak goreng yang semakin berlarut akhirnya pun menjadi atensi khusus pihak Istana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, Presiden akan menggelar rapat bersama jajarannya untuk membahas masalah minyak goreng ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memutuskan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di masyarakat.
“Karena hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelas Pramono dalam keterangannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Senin.
Pramono mengatakan, total produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia hampir mencapai 50 juta ton. Namun sekitar 26-28 juta ton di antaranya diekspor. Karena itu, lanjut dia, pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.
"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali," jelas Pramono.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono juga menyampaikan, pemerintah tak akan tinggal diam terkait masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang masih terjadi hingga saat ini. Ia mengatakan, dari keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden akan mengambil keputusan kebijakan untuk mengatasi masalah minyak goreng usai kembali dari kunjungannya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Seskab Pak Pramono Anung sudah menyampaikan bahwa Presiden akan mengambil keputusan terkait minyak goreng. Jadi sebaiknya kita tunggu. Yang pasti pemerintah tidak akan tinggal diam. Menurut Seskab, Presiden akan mengambil keputusan setelah kembali dari kunjungan ke IKN,” ujar Edy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
