REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan berarti pemerintah meninggalkan DKI Jakarta. Pemindahan IKN dilakukan karena ada ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu," kata Jokowi kepada gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Ahad (13/3/2022), sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Jokowi menjelaskan, Indonesia adalah negara yang sangat besar karena terdiri atas 17 ribu pulau. Tapi, selama ini pergerakan ekonomi dan pembangunan terpusat di Pulau Jawa saja. Karena itulah, IKN diputuskan pindah ke Kalimantan Timur.
"PDB (produk domestik bruto) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. Sebanyak 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden.
Jokowi menambahkan, dengan dibangunnya IKN Nusantara, dia ingin Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memiliki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional," kata eks Wali Kota Solo itu.
Untuk diketahui, pemerintah berencana mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN Nusantara pada pertengahan 2022 ini. Berdasarkan perhitungan Bappenas, anggaran pembangunan ibu kota baru ini mencapai Rp 466,9 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika