REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memutuskan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di masyarakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan, Presiden akan menggelar rapat bersama jajarannya usai kembali dari kunjungannya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk membahas masalah minyak goreng ini.

“Beliau segera akan memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat ini,” ujar Pramono dalam keterangannya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Ahad (13/3).

Menurut Pramono, kelangkaan stok minyak goreng di berbagai daerah tak bisa dibiarkan terlalu lama lagi. Karena itu, pemerintah akan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikannya.

Pramono mengatakan, total produksi minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia hampir mencapai 50 juta ton. Namun sekitar 26-28 juta ton di antaranya diekspor. Karena itu, lanjut dia, pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.

"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali," jelas Pramono.

Menurut Pramono, Presiden memahami persoalan minyak goreng di masyarakat saat ini. Karena itu, dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta pada Ahad (13/3), Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini," ujar Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika