REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menampik klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menilai, klaim Luhut yang mengatakan berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024, berlebihan.
“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/3).
LaNyalla memaparkan jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," ungkapnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, justru percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. Terdapat sebanyak 3.272.780 percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran
Dari data-data itu, LaNyalla meyakini, jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. Selain itu, LaNyalla juga mengungkapkan jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat.
“Hingga Jumat, 11/3 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," ujarnya.
Sebelumnya Luhut menyebut memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Dirinya mengklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika