REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti perang yang terjadi di Ukraina. Ia mengatakan, gagalnya kesepakatan gencatan senjata di Ukraina tak hanya akan mendorong eskalasi konflik bersenjata. Kegagalan itu juga akan semakin menambah jumlah korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina.
“Gagalnya kesepakatan gencatan senjata di Ukraina bukan hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata tetapi semakin bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusian di Ukraina,” kata Jokowi melalui cuitannya di akun resmi Twitter yang diunggah pada pukul 12:12, Selasa (8/3/2022).
Menurut dia, perang adalah persoalan ego yang melupakan sisi kemanusiaan dan hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, berdasarkan data dari UNHCR, setidaknya terdapat 1,2 juta orang yang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina.
Ia meyakini jika krisis masih tetap berlanjut maka akan menyebabkan terjadinya krisis pengungsi yang terbesar sepanjang abad. Karena itu, Presiden mendorong semua pihak agar bersama-sama mencegah terjadinya hal ini.
“Apabila krisis berlanjut niscaya akan terjadi ‘krisis pengungsi terbesar sepanjang abad’. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi,” tambah dia.
Sebelumnya, Rusia telah mengumumkan gencatan senjata terbaru untuk pembentukan koridor kemanusiaan guna mengevakuasi warga sipil dari kota-kota di Ukraina mulai Selasa (8/3) pukul 10.00 waktu setempat meski ditolak Ukraina. Kota-kota tersebut termasuk Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, dan Mariupol.
Warga sipil yang meninggalkan kota Kiev, Chernigov dan Kharkiv akan melakukan perjalanan ke Rusia, beberapa melalui Belarus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy telah menolak proposal sebelumnya untuk mengevakuasi warga Ukraina ke dalam apa yang disebut sebagai "wilayah pendudukan" di Rusia dan Belarus.
Kendati demikian, orang-orang yang meninggalkan kota Sumy dan Mariupol akan diberikan pilihan jalan masing-masing ke Rusia atau ke kota-kota Ukraina Poltava dan Zaporizhia. Ukraina telah diberi waktu hingga pukul 3.00 pagi waktu Moskow untuk menyetujui persyaratan tersebut.
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB sebelumnya, Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan, Rusia telah merusak pengaturan untuk koridor kemanusiaan dan bersikeras bahwa semua rute akan melalui Rusia atau Belarus.
Perang Rusia di Ukraina ini dimulai pada 24 Februari dan menyebabkan kecaman internasional, dijatuhkannya sanksi keuangan di Moskow, serta mendorong eksodus perusahaan global dari Rusia. Selain itu, Barat juga telah memberlakukan pembatasan ekspor terutama pada teknologi utama yang sekarang dilarang dikirim ke Rusia.
Setidaknya 406 warga sipil telah tewas dan 801 lainnya terluka di Ukraina sejak awal perang. Badan Pengungsi PBB mencatat lebih dari 1,7 juta orang juga telah melarikan diri ke negara-negara tetangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
