REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengambil kebijakan melakukan pengetatan aktivitas ekonomi masyarakat meski angka penularan kasus Covid-19 harian di daerah ini terus bertambah akibat varian omicron.
"Tidak, kita tidak mengambil keputusan untuk mengetatkan aktivitas ekonomi, ekonomi harus jalan terus, dengan protokol kesehatan ketat," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa (8/3/2022).
Menurut dia, tidak mengambil kebijakan pengetatan aktivitas ekonomi masyarakat, karena pemkab ingin memastikan bahwa pemulihan ekonomi terus berjalan, terlebih di saat kondisi beberapa komoditas pokok sekarang ini langka dan harganya naik.
"Cuma pertemuan tatap muka di sekolah-sekolah ini masih kita batasi, kalau yang ekonomi ini harus jalan terus, pemulihan ekonomi harus tercapai, karena ekonomi menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut perutnya orang banyak," katanya.
Menurut Bupati, kalau aktivitas ekonomi di masyarakat berhenti, bisa berdampak pada orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan ini malah lebih bahaya, sehingga pemulihan ekonomi harus terus berjalan berdampingan dengan pencegahan Covid-19.
"Pendidikan biarlah kita selenggarakan secara dalam jaringan dulu, tatap mukanya cukup 50 persen, karena pertemuannya begitu intensif dan bertemu orang yang sama, dalam sebuah ruangan," katanya.
Bupati mengatakan kegiatan pada bidang pendidikan ini masih dilakukan beberapa pengetatan. "Tetapi, untuk sektor-sektor ekonomi tidak dilakukan pengetatan," katanya.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Bantul, jumlah kasus positif di Bantul sejak awal pandemi hingga Senin (7/3) terakumulasi 69.819 orang, dengan angka kesembuhan 61.101 orang, sementara kasus kematian totalnya tercatat 1.635 orang.
Dengan demikian, jumlah kasus aktif Covid-19 atau pasien yang masih menjalani isolasi mandiri maupun karantina di rumah sakit dan selter terpadu Bantul sebanyak 7.080 orang, yang tersebar di 17 kecamatan se-Bantul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
