REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan basis data yang digunakan elite Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengeklaim bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan aspirasi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil survei pada Desember 2021, hasilnya berbanding sebaliknya.

"Golkar, 57 persen pemilihnya mengatakan sebaiknya pemilu tetap dilaksanakan di 2024 dan hanya sedikit atau minoritas yang menyatakan pemilu sebaiknya ditunda hingga 2027," ujar Burhanuddin dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (5/3).

Hal senada juga terjadi kepada massa pemilih PKB. Dalam surveinya, mayoritas pemilih partai tersebut berpandangan berbeda dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang pertama kali mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

"Responden kami mengatakan memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya Cak Muhaimin," ujar Burhanuddin.

Angka dukungan Pemilu 2024 juga lebih tinggi pada massa pemilih PAN. Sebanyak 81,9 persen pemilih partai berlambang matahari itu mendukung kontestasi tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan Pak Zulkifli Hasan hanya direspon positif oleh 13 persen basis massa mereka," ujar Burhanuddin.

Lewat hasil survei tersebut, dia mempertanyakan basis data dari Partai Golkar, PKB, dan PAN yang mengeklaim bahwa rakyat mendukung penundaan Pemilu 2024. Padahal, dukungan terhadap Pemilu 2024 justru bersifat multi partisan yang disepakati berbagai pihak.

"Aspirasi warga terkait dengan pemilu yang tetap dijadwalkan sesuai konstitusi itu bersifat multi partisan. Siapapun partainya, capres yang didukungnya, ormas Islam afiliasinya, semua setuju pemilu tetap dengan jadwal," ujar Burhanuddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika