REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa usulan terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih sekedar wacana. Karenanya, Partai Gerindra tak perlu menanggapi hal tersebut.
“Karena itu baru wacana-wacana ya kita pikir tidak perlu ditanggapi oleh Gerindra, kecuali apabila ada proses politik," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Namun, Dasco mengatakan, berbeda jika usulan tersebut sudah menjadi proses politik yang bergulir di DPR atau MPR baik itu lewat revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan, dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo," ujar Dasco.
Dasco mengatakan, Partai Gerindra masih melakukan konsolidasi nasional untuk persiapan Pemilu 2024. Selama usulan penundaan masih sekedar wacana, proses pemenangan partai berlambang kepala garuda itu masih berlanjut.
"Kalau konsolidasi partai kan kita memang terus, ada isu tidak ada isu ya kita memang sudah dari dulu sudah ada time table yang mesti kita ikuti," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi elite partai politik pertama yang mengusulkan agar pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda. Ia mengeklaim, masyarakat pun setuju akan usul tersebut.
Ia mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu, sedangkan 40 persen lainnya menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika