REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Agar langkah aksi tepat sasaran, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah minta rencana aksi disusun berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Babel pada tiap level di masing-masing fokus lokasi stunting.
"Penyebab stunting ini dikarenakan masalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air, dan sanitasi penduduk. Begitu juga dikarenakan rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.
Jadi sebaiknya rencana aksi yang telah disusun ini berdasarkan identifikasi agar kegiatan aksi nantinya tepat sasaran dan tepat guna," ujar Wagub Abdul Fatah saat memberikan arahan dalam Rapat Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Prov. Babel terkait Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Babel Tahun 2022 bertempat di Kantor Perwakilan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) BKKBN Prov. Babel, Selasa (1/3/2022).
Setelah sebelumnya melakukan rapat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) pada Senin (21/2/2022) yang lalu, rapat Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Prov. Babel kali ini, masing-masing bidang memaparkan latar belakang serta rencana aksi yang telah disusun berdasarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang mencakup pendekatan intervensi gizi terpadu, pendekatan keluarga berisiko stunting, serta pendekatan multisektor dan multipihak.
"Walaupun angka stunting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun dari tahun 2017-2019 dan berada di bawah angka nasional. Pada tahun 2019 yakni sebesar 19,93 persen sementara itu nasional berada pada angka 27,70 persen, tetapi kita terus berupaya agar angka ini terus menurun hingga tidak ada lagi kasus stunting di sini," ujarnya.
Adapun fokus penanganan stunting di Babel pada tahun 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 ini mencakup seluruh kabupaten dan kota, dengan tingkat prevalensi provinsi sebesar 18,6 persen.
"Dengan tingkat stunting tertinggi masih di Kabupaten Bangka Barat yakni sebesar 23,5 persen; kemudian Kabupaten Belitung Timur sebesar 22,6 persen; Sementara Kabupaten Bangka Tengah ada pada angka 20 persen; Kabupaten Bangka Selatan 19,4 persen; Kabupaten Bangka 17,5 persen; Kota Pangkalpinang 16,7 persen; dan terendah sebesar 13,8 persen dari Kabupaten Belitung," paparnya.
Untuk itu, dirinya meminta seluruh instansi terkait dan stakeholder memiliki kesamaan persepsi serta tujuan, sehingga berupaya bergerak aktif dalam melaksanakan kegiatan aksi dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya.
"Rencana aksi ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, tetapi kolaborasi beberapa perangkat daerah serta stakeholder. Mulai dari melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," katanya.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Fazar Supriadi Sentosa, perwakilan dari Bappeda, dinas kesehatan, DP3ACSKB, Dinsospmd, Dinas PUPRPRKP, DKP, Dinas Kominfo, Plt. Ka. Dindik, Plt. DPKP, Plt. Dir. RSUD Provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika