Ahad 27 Feb 2022 17:02 WIB

Capres Parpol tak Laku, Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Digulirkan

Isu penundaan pemilu menggambarkan kegamangan dan ketidaksiapan sebagian besar parpol

Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto memaparkan hasil survei mereka, Ahad (27/2/2022).
Foto: istimewa/tangkapan layar
Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto memaparkan hasil survei mereka, Ahad (27/2/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Survei yang dilakukan Indopol menyebutkan mayoritas capres 2024 pilihan parpol bukanlah capres yang dikehendaki publik. Hanya pemilih Gerindra yang capresnya sejalan dengan dengan keinginan partai.

photo
Tabel pilihan capres berdasar pilihan partai. - (istimewa/tangkapan layar)

Baca Juga

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto menjelaskan, hal ini didasarkan pada temuan survei lembaganya. Ratno menyebut, bagi pemilih PDIP di Pemilu 2019, Puan Maharani yang digadang elite PDIP bukanlah pilihan mereka. Hanya 0,99% yang menginginkan Puan, sementara yang menginginkan Ganjar Pranowo (44,88%).

Bagi pemilih Partai Golkar, Anies Baswedan jauh lebih diinginkan (27,68%) dibandingkan ketua umumnya sendiri, Airlangga Hartarto (0,89%). Begitu juga dengan PKB. Bagi pemilih PKB, baliho Cak Imin presiden baru angan-angan pengurus PKB sendiri karena publik pemilih PKB lebih menginginkan Ganjar Pranowo (25,33%).

“Sementara pemilih Nasdem dan PKS terpikat Anies baswedan. Pemilih Demokrat tetap berharap putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi capres,” kata Ratno, dalam siaran persnya, Ahad (17/2/2022).

Survei ini dilakukan pada 18-25 Januari 2022. Responden berjumlah 1.230 orang dengan margin error ±2,8% dan tingkat kepercayaan 95%.

Kondisi inilah, menurut Ratno, yang membuat parpol mengembangkan narasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. "Ketergantungan partai politik kepada presiden, elektabilitas yang merosot, dan jagoan capres yang kurang laku mendorong partai politik tertentu mengembangkan narasi, membeli waktu dan menjual gagasan untuk ditawarkan kepada ‘Presiden' demi kepentingan partai pada Pemilu 2024,” katanya memaparkan.

Isu penundaan pemilu yang santer beredar pekan ini, menurut Ratno, sesungguhnya menggambarkan kegamangan dan ketidaksiapan sebagian besar parpol menghadapi Pemilu 2024. "Pemilu 2024 memang masih 2 (dua) tahun lagi, namun perjalanan sejak 2019 menunjukkan ketidakberdayaan partai politik menghadapi keinginan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Hal ini, menurut Ratno, ironi. Karena biasanya pada pemilu dan pilpres tanpa incumbent selalu memunculkan semangat dan harapan baru. "Dan publik pun sudah mulai mengerucutkan minatnya pada figur-figur baru, yang sayangnya bukan yang diharapkan elite partai. Kecuali Gerindra,” kata Ratno.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement