Rabu 23 Feb 2022 19:34 WIB

Jokowi Minta BNPB Bangun Sistem Edukasi Kebencanaan

Presiden meminta BNPB melatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. (ilustrasi).
Foto: Antara/Adharnazamudin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2022 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2).

“Ini penting sekali. Edukasi kebencanaan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu-individu, dari keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Gali berbagai kearifan lokal di masyarakat,” kata Jokowi.

Baca Juga

Ia meminta agar BNPB melatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana dengan melakukan latihan dan simulasi setiap saat. “Jangan menunggu sampai datang bencana,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Presiden ingin BNPB terus meningkatkan kesiagaan, antisipatif, responsif, dan juga adaptif terhadap penanganan bencana. Budaya kerja ini dinilainya sangat penting karena bencana yang bisa datang tak terduga. “Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata dia.

Selain itu, ia meminta agar berbagai instrumen peringatan dini bencana juga harus dicek secara rutin karena menyangkut keselamatan masyarakat. Jokowi mengatakan, meskipun tak semua pengadaan alat peringatan dini ini dilakukan oleh BNPB, namun ia meminta agar BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian terkait untuk menjalankan tugasnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement