Rabu 02 Feb 2022 01:30 WIB

Dikritik Ketua DPRD, Wabup Bogor Langsung Sidak Alat Berat Milik Dinas PUPR

Alat berat digunakan untuk infrastruktur jalan yang rusak di sekitar Kawasan Puncak.

Sejumlah kendaraan melintasi jalan berlubang dan tergenang air di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/12/2021). Akses jalan kawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tersebut rusak selama berbulan-bulan itu tidak kunjung diperbaiki.
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Sejumlah kendaraan melintasi jalan berlubang dan tergenang air di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/12/2021). Akses jalan kawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tersebut rusak selama berbulan-bulan itu tidak kunjung diperbaiki.

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan melakukan inspeksi kelayakan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) usai mendapat kritik dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

"Saya mengecek saja kelayakan kendaraan berat di UPT Ciawi, supaya bisa bergerak cepat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak," kata Iwan usai mengunjungi Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Wilayah II Ciawi, Bogor.

Baca Juga

Iwan menyebutkan, meski Jalan Raya Puncak kewenangannya ada pada pemerintah pusat, namun UPT PUPR Ciawi juga memiliki kewenangan untuk menata jalan-jalan alternatif di kawasan bagian selatan Kabupaten Bogor itu.

"Iya kan banyak jalan-jalan yang masuk ke kawasan-kawasan wisata atau dipakai masyarakat sehari-hari yang kewenangannya dimiliki Kabupaten Bogor, jadi itu harus dirawat juga," kata Iwan.

Kepala UPT PUPR Wilayah II Ciawi Rizki Akbar mengungkapkan kedatangan Wakil Bupati Bogor tidak lain untuk memotivasi mengenai program dan kegiatan. UPT PUPR Wilayah II Ciawi ditugaskan untuk membuat rencana menyambungkan jalan desa yang terkoneksi dengan ruas jalan kabupaten.

"Yang menyambung dari jalan desa ke jalan kabupaten itu harus ditingkatkan kualitas jalannya. Ya tadi Pak Wabup memberi motivasi saja. Karena tetap prioritas utama kita pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan," jelas Rizki.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengkritik kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Ia menyebut kinerja Dinas PUPR tidak matang dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga membuat program kepala daerah yang secara konsep sudah baik, namun diterjemahkan dengan asal-asalan.

"Jangan asal-asalan, jangan asal Ibu (Bupati) senang, tapi meninggalkan banyak masalah. Buat perencanaan yang matang dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan sarana utilitas publik," kata Rudy.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement