REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Priboemi, Heikal Safar, menyatakan bahwa persoalan ataupun tantangan paling utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mewujudkan sila kelima Pancasila.
Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dirasakan masih belum terwujud sepenuhnya hingga saat ini.
"Pasalnya separuh dari aset nasional hanya dikuasai segelintir orang kaya saja, sekitar 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional," kata Heikal kepada wartawan, Ahad (23/1/2022).
Meski begitu, Heikal mengatakan terdapat konsentrasi aset nasional, pada sebagian kecil kelompok orang-orang terkaya di Indonesia.
Bahkan Indonesia merupakan negara tertimpang di urutan keempat dunia, di bawah urutan pertama adalah Rusia, India, dan Thailand.
"Apabila satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, kemudian ditambah keluarganya 20 persen maka jadi menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Heikal.
Dirinya mengungkapkan bahwa dasar dari adanya ketimpangan tersebut adalah akses terhadap kebutuhan yang paling mendasar yakni rasa keadilan terutama dalam bidang ekonomi.
Maka persoalan ketimpangan tersebut, harus terus segera dibenahi oleh pemerintah Presiden Jokowi untuk tercapainya sila kedua dari Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Seperti memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun membangun beberapa fasilitasnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat yakni dengan membangun gedung sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, pasar- pasar rakyat murah hingga air bersih harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia juga harus membenahi lapangan pekerjaan. Dirinya percaya lapangan pekerjaan harus diciptakan melalui investasi yang dibarengi dengan pembangunan infrastrtuktur.
Lebih lanjut Heikal menegaskan ketimpangan absolut meningkat karena atas tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah. Sebab secara makro yang paling ampuh di negara lain sebagai contoh adalah meningkatkan efektivitas perpajakan.
"Maka pajak di negara kita ini, seharusnya memang dilakukan secara efektif dengan baik dan fair, sehingga orang yang harus membayar pajak akan terus meningkat secara baik dan fair juga," tambahnya.
Selanjutnya Heikal menjelaskan, bahwa Bapak bangsa Indonesia sering disebut Founding Fathers merupakan tokoh pendiri bangsa Indonesia yang telah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengamanahkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktup didalam UUD 1945 dan Pancasila.
Sehingga Pancasila dalam kehidupan berbangsa harus hadir sebagai pilar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
"Maka saya sebagai sekjen DPP Partai Priboemi berharap kepada Pemerintah untuk melaksanakan amanah UUD 1945 dan Pancasila agar rakyat diatas bumi pertiwi Tanah Air Indonesia merasakan merdeka dan adil di segala bidang kehidupan, khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi. Sehingga tidak boleh lagi ada rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika