REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan prihatin dengan peristiwa kecelakaan di Jalan Muara Rapak Balikpapan yang menyebabkan warga meninggal dunia dan luka-luka, Jumat (21/1/2022).

Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani mengatakan, sebelumnya Pemprov Kaltim berupaya mengatasi persoalan di Jalan Muara Rapak, Balikpapan, dengan rencana membangun jalan layang untuk mengurai kemacetan.

Akan tetapi usulan program pembangunan tersebut mendapat tentangan dari DPRD Kaltim dan anggaran yang diusulkan belum disetujui DPRD Provinsi. Bahkan, DPRD memberikan rekomendasi dalam pertanggungjawaban Pemprov Kaltim untuk pembangunan jalan layang Muara Rapak Balikpapan tidak menganggarkan dengan dana APBD Kaltim.

"Ya, kita prihatin saja. Pernah diusulkan, tapi belum disetujui DPRD Kaltim. Jadi, bagaimana. Kita tidak bisa menganggarkan itu," kata Sa'bani di Samarinda, Jumat.

Pemprov tak bisa memaksakan untuk mengalokasikan itu. Karena, pasti tidak akan muncul di anggaran apabila tak disetujui dewan. Anggaran adalah kesepakatan bersama antara dewan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pemprov berharap pada pemerintah pusat. Namun untuk mendapatkannya tentu tak mudah dan tidak cepat.

"Ke pusat sudah diusulkan. Kalau responsnya cepat, tentu bisa dibangun jalan layang itu. Namun kita tahu sendiri bagaimana pusat, tidak serta merta menyetujui dan merespons," ucapnya.

Sebagai antisipasi agar kecelakaan tak terjadi berulang kali, diperlukan pengaturan dan penertiban kendaraan besar yang melintasi jalan padat kendaraan umum. "Mungkin itu, yang saat ini ditegaskan dan diperhatikan dengan cepat, sehingga tak terjadi peristiwa yang sama. Harus ada alternatif untuk kendaraan beban berat atau besar," kata Sa'bani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika