REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Jokowi mengatakan, meskipun jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia sangat besar, namun hingga saat ini porsi kredit di perbankan untuk UMKM masih di kisaran 20 persen.
Menurut dia, pemerintah menargetkan agar porsi kredit perbankan untuk UMKM bisa mencapai 30 persen pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan berbagai terobosan dan aksi yang serius, konsisten, serta berkelanjutan.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2022 dan peluncuran taksonomi hijau melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/1).
"Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, korporasi yang sulit mengakses permodalan. Ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, UMKM bisa menjadi komponen penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam mengatasi persoalan //bottleneck supply chain// akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi para pemasok karena belum pulihnya rantai pasok global.
"Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas, ke tingkat ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan," katanya.
Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan pembangunan infrastruktur masih akan terus dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang juga akan terus ditingkatkan.
"Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita stop, bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop, timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah," tambah dia.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menambah dan meningkatkan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Jokowi mengatakan, kebijakan reformasi struktural juga akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, sosial, dan pemerintahan, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural tersebut," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
