Pihaknya juga menyorot terkait kegiatan para peserta didik sepulang sekolah. Dia meminta aparat terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan tim Satgas Covid-19, untuk melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial saat para siswa pulang sekolah sekira pukul 12.00-13.00.
"Sebagai tindakan preventif, supaya anak-anak tidak menularkan atau tertular karena mereka nongkrong sepulang sekolah. Orang tua dan wali kelas juga bisa saling berkomunikasi, utamanya jika sudah waktunya pulang sekolah, namun anak didik belum pulang," terang dia.
Di sisi lain, P2G juga mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif pada saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, kata Abdul, di sela-sela waktu tersebut tim turut aktif mengontrol secara bergantian.
"Guru piket jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak," jelas dia. P2G juga meminta agar sekolah mengatur jam istirahat tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit saja, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan.
Di sisi lain, melihat gelombang Omicron yang terus merangkak naik, P2G ingin agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen. Menurut P2G semestinya pelaksanaan PTM 100 persen dilakukan secara bertahap.
"Misal, 50 persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan protokol kesehatan, baru bisa 100 persen," ujar Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangannya kepada Republika.
Dia mengatakan, pihaknya menilai PTM 100 persen sejatinya belum bisa diterapkan terhadap siswa sekolah dasar (SD). Pelaksanaannya harus bertahap seperti yang dia sampaikan itu. Dalam setiap tahapnya pun harus dilakukan evaluasi secara berkala serta komprehensif agar segala langkah yang diambil tidak tergesa-gesa.
"PTM 100 persen ini terlalu terburu-buru. P2G mengkhawatirkan gelombang Omicron yang terus merangkak naik. P2G berharap Kemendikbudristek meninjau ulang kebijakan PTM 100 persen, khususnya daerah seperti DKI Jakarta termasuk daerah penyangga aglomerasi seperti Bodetabek," terang Iman.
Di samping itu, berdasarkan temuan P2G, terdapat masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam penerapan PTM 100 persen. Bahkan, ditemukan adanya sekolah di Jakarta maupun daerah lainnya yang secara diam-diam membuka kantin.
"Kami dapat laporan, dari Jakarta maupun luar daerah, ada sekolah diam-diam kantinnya buka, padahal dilarang, jarak siswa tidak satu meter, dan ventilasi udara di kelas tidak ada," ungkap Iman.
Menurut Iman, salah satu alasan sekolah diam-diam membuka kantin adalah tidak semua siswa membawa bekal makan dari rumah. Sebab, kata dia, orang tua mereka bekerja dan tidak memiliki asisten rumah tangga. Melihat itu, kata dia, sekolah menjadi dilematis sehingga berinisiatif membuka kantin.
"Ada SD di Banyuwangi mengadakan upacara bendera, dan beberapa anak pingsan. Kebanyakan karena sudah lama tidak upacara dan tidak sempat sarapan. Upacara Bendera memang tidak dilarang, tapi potensi kerumunannya tinggi," tambah Iman.
Iman menjelaskan, berdasarkan laporan P2G Daerah, pelanggaran protokol kesehatan masih kerap terjadi di sekolah yang menerapkan PTM 100 persen. Temuan pelanggaran protokol kesehatan itu terjadi di Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Bogor, Bengkulu, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Situbondo, Bima.
"Intinya terjadi di semua daerah yang sudah PTM 100 persen," jelas Iman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
