REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumatra Barat, Hidayat, meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi mengevaluasi kepala dinas dan rekanan yang bekerja sama atas proyek mangkrak bernilai ratusan miliar rupiah. Hidayat melihat ada puluhan pengerjaan proyek Pemprov Sumbar tahun 2021 yang mangkrak atau tidak selesai 100 persen.
"Sangat memiriskan, ketika daerah ini membutuhkan stimulus pertumbuhan ekonomi dari pembangunan yang dibiayai APBD Sumbar, justeru anggaran yang telah tersedia tidak terlaksana secara tuntas, proyeknya mangkrak," kata Hidayat, Selasa (11/1).
Ia mengatakan, terdapat puluhan paket pekerjaan yang tersebar pada 8 OPD yang terlaksana 100 persen sesuai perencanaan semula. Di antaranya, paket pengadaan bantuan peralatan dan mesin jahit di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar lebih tidak terealisasi. Karena barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak sehingga kontrak gagal.
Kemudian, paket pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat di Dinas Kebudayaan dengan nilai kontrak Rp 31 miliar lebih. Namun fisiknya hanya terealisasi 10,63 persen dan realisasi keuangannya Rp 8,6 miliar lebih.
Lalu paket pembangunan stadion utama (tahap VII) di Dinas Bina Marga Cipta Karya (Dinas BMCKTR) dengan nilai kontrak Rp 82,6 miliar lebih, fisik terealisasi 72,72 persen dan keuangan terealisasi Rp 60 miliar lebih.
Selanjutnya paket pembangunan jembatan Batu Bala dengan nilai kontrak Rp 2,3 miliar lebih, pembangunan jembatan Sikali Rp 3,4 miliar lebih, rekonstruksi jalan Simpang Padang Aro-Lubuk Malako Rp 2 miliar lebih, pembangunan jalan provinsi ruas Abai Sangir Sei Dareh Rp 3,9 miliar lebih, juga tidak terealisasi 100 persen.
Begitu juga di Dinas Pendidikan, puluhan paket pekerjaan juga tidak terealisasi 100 persen sesuai perencanaan."Mulai dari pembangunan laboratorium, asrama, pagar sekolah, ruang kelas baru, ruang serbaguna, hingga mushola sekolah dengan nilai miliaran rupiah realisasi fisiknya ada yang di bawah 50 persen," ucap Hidayat.
Ia juga menguraikan kondisi paket pekerjaan yang berada di Dinas Sumberdaya Air. Seperti paket pembangunan prasarana di beberapa sungai, pembangunan sea wall dan pengamanan pantai hingga pembangunan embung di berbagai daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Termasuk pembangunan pagar DPRD senilai Rp 1,4 miliar lebih, fisiknya hanya terealisasi 62,15 persen, sehingga terlihat seperti besi karat yang belum dicat minus hiasan.
"Dijelaskannya, secara total puluhan paket yang mangkrak tersebut nilai paketnya mencapai ratusan miliar, Namun, dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggarannya maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran," ucap Hidayat.
Menurut dia, bila semua pekerjaan terlaksana 100 persen sisa Rp 50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan dibelanjakan habis.
Hidayat mendesak Gubernur Mahyeldi agar melakukan evaluasi kinerja para Kepala Dinas dan Pejabat Penanggung Jawab Proyek. Termasuk meminta mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaan secara tuntas sesuai perencanaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
