REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei menemukan 54,8 persen warga tak setuju terkait rencana pengadaan vaksin dosis ketiga atau booster Covid-19 yang rencananya akan dilakukan pemerintah pada pertengahan Januari 2022 ini. Hanya 41,7 persen responden yang setuju menerima suntik vaksin booster.
"54,8 persen tidak setuju, 41,7 persen setuju. Bahkan, dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dalam rilis survei nasional terbarunya bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024', secara daring Ahad (9/1/2022).
Selain itu, sebanyak 63,2 persen responden juga tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan vaksin untuk anak berusia 3-12 tahun. Hanya 34,2 responden yang menyatakan setuju.
"Ini isu yang menurut kami serius harus segera diatasi karena bagaimanapun masalah ini bisa menjadi masalah tersendiri di luar dari isu teknis terkait dengan ketersediaan vaksin dan vaksinator. Kalau masyarakat tidak setuju ya repot," tuturnya.
Burhanuddin juga menilai banyaknya masyarakat yang menolak vaksin booster menjadi sebab isu-isu terkait lainnya. Ia mencontohkan misalnya persoalan vaksin yang tidak segera terdistribusi.
"Dan itu potensial kedaluwarsa karena makin lama makin sulit untuk dicari warga yang bersedia untuk divaksin. Sementara vaksinnya ada, tetapi kalau secara psikologis masyarakat menolak, itu juga jadi masalah," imbuhnya.
Survei dilakukan 6-11 Desember 2021 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel sebanyak 2.020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang tersebar proporsional di 34 provinsi.
Dari sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dilakukan dengan wawancara tatap muka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika