REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat penerimaan iuran jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) sebesar Rp 124,89 triliun per 30 November 2021. Adapun kanal pembayaran iuran peserta JKN-KIS sebanyak 696.569 titik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan penerimaan iuran JKN-KIS mengalami peningkatan atau melebihi Rp 137 triliun sampai Desember 2021. “Diproyeksikan mencapai (JKN KIS) Rp 137,42 triliun per 31 Desember 2021,” ujarnya saat webinar Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021, Kamis (30/12).
Menurutnya BPJS Kesehatan telah menyediakan sekitar 696.569 kanan pembayaran iuran peserta. BPJS Kesehatan telah menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta JKN-KIS, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.
“BPJS Kesehatan juga menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) untuk menghitung iuran JKN dan rekonsiliasi penerimaan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU),” ucapnya.
Menurutnya BPJS Kesehatan juga membuka Kelas Konsultasi Implementasi Perpres (KKIP) Nomor 75/2019 dan Perpres Nomor 64/2020 sebagai wadah konsultasi, monitoring, dan evaluasi bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan upaya kolekting iuran. BPJS Kesehatan siap mengimplementasikan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) pada tahun 2022 untuk memudahkan peserta JKN-KIS PBPU dan Bukan Pekerja melunasi tunggakan iurannya.
"Tahun ini, kami juga berupaya mengoptimalkan program donasi dan crowdfunding melalui audiensi bersama wakil presiden RI. Kami juga mengapresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan bantuan dana sosial sebesar Rp 100 juta Program Crowdfunding BPJS Kesehatan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika