Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK telah kehilangan kepercayaan publik di dua tahun kepemimpinan Firli Bahuri. Hal itu dibuktikan dengan degradasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilansir oleh Transparency International serta terus menurunya kepuasan publik akan kinerja KPK di beberapa survei teranyar.
"Pemberantasan korupsi semakin berada di titik nadir," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di Jakarta, Senin (27/12).
Menurutnya, segala narasi penguatan yang kerap disampaikan oleh pemerintah dan DPR berkenaan dengan pemberantasan korupsi terbukti hanya ilusi semata. Dia berpendapat, regulasi kian memangkas kewenangan KPK ditambah pemilihan komisioner lembaga antirasuah yang penuh permasalahan menjadi sumber persoalan.
Dia mengatakan, para pimpinan KPK juga lebih sering memperlihatkan kontroversi ke masyarakat dibanding prestasi. Kontroversi dimulai dari rentetan pelanggaran etik, kepemimpinan yang dipenuhi dengan gimmick politik hingga pemberhentian puluhan Pegawai KPK karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Kurnia melanjutkan, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga tidak berfungsi secara efektif untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pegawai maupun komisioner lembaga antikorupsi tersebut. Bahkan, sambung dia, kewenangan menegakkan kode etik juga gagal diperlihatkan oleh Dewas berdasarkan sejumlah putusan etik selama ini.
"Dua sektor kunci yang menjadi tugas pokok KPK seperti penindakan dan pencegahan semakin menjauh dari harapan masyarakat," katanya.
Berdasarkan catatan ICW, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terbanyak pada 2018 lalu, yakni 30 operasi senyap. Setelahnya OTT hanya dilakukan 21 kali pada 2019.
Jumat tersebut turun relatif signifikan sejak Firli Bahuri menjabat sebagai pimpinan KPK. Pada 2020, KPK hanya melakukan tujuh operasi senyap dan pada 2021 hanya enam kali OTT.
Kurnia mengatakan, menurunnya jumlah penindakan diikuti dengan kualitas yang buruk dalam penanganan perkara-perkara besar menjadikan KPK kehilangan arah untuk memaksimalkan penegakan hukum. Dia melanjutkan bahwa dari sisi pencegahan, konstruksi besar agenda tersebut tidak berjalan dan menuai banyak kritik.
"Maka dari itu, tidak salah jika kemudian masyarakat menuding Komisioner KPK gagal mengemban amanah untuk membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
