REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Moh Mahfud MD membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (20/12).
Turut hadir Kepala Badan Bela Negara Bambang Soesatyo, Ketua Pepabri Agum Gumelar, Ketua Pengurus Daerah XVI FKKPI Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor serta tamu undangan lainya. Menko Polhukam Republik Indonesia Prof Moh Mahfud MD meminta FKPPI untuk mewarisi nilai kejuangan para purnawirawan.
"Sudah menjadi keharusan mewarisi nilai nilai kejuangan, berjuang untuk NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD seperti yang dilakukan para purnawirawan," katanya.
Selain itu, juga Mahfud MD meminta FKPPI lebih mempererat tali silaturahmi dan soliditas antar anggota maupun dengan organisasi lainya serta mengutamakan semangat gotong royong untuk mengatasi masalah bangsa. Dirinya berharap Munas ini bukan sekadar mengganti pengurus tapi juga dijadikan sarana konsolidasi memperkokoh FKPPI untuk meningkatkan wawasan kebangsaan salah satunya dengan bela negara.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pengurus Daerah (PD) XVI Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Provinsi Kalimantan Selatan, (Kalsel) Sahbirin Noor. Menurut Paman Birin, momentum Musyawarah Nasional (Munas) untuk membangkitkan kembali semangat bela negara.
Disampaikanya, seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara semakin dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Menurutnya, optimalisasi peran FKPPI dalam upaya bela negara dapat dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai unsur.
"Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan asal mau gotong royong karena itulah yang dilakukan orang tua kita, sama dengan mengatasi Pandemi Covid 19 kalau mau berjuang bersama pasti akan selesai," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo mengatakan, Keluarga Besar FKPPI siap menjadi garda terdepan dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).