REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai pentingnya integritas sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi. Karena itu, ia menekankan perlunya karakter aparatur negara yang berintegritas untuk membangun unit-unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kokohnya integritas SDM menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM," kata Wapres saat menghadiri secara virtual Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2021 secara virtual, Senin (20/12).
Selain itu, integritas moral juga merupakan pondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerja sama dan kemitraan berbasis trust, termasuk di tingkat global.
"Hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mewarnai dan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. Profil SDM seperti inilah yang terus kita bangun, agar sungguh-sungguh membawa transformasi birokrasi yang signifikan bagi kemajuan bangsa," kata Wapres.
Ma'ruf menilai perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik Government to Government, Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Pertama, ia mengajak semua pihak secara konsisten mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM.
"Kedua, memanfaatkan dengan optimal teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik," kata Wapres yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tersebut.
Terakhir, memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerja sama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ma'ruf juga menyampaikan selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Namun, ia meminta komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam upaya nyata oleh unit-unit kerja di kementerian, lembaga, pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif.
"Saya minta agar seluruh penyelenggara negara dan jajaran birokrasi terus menjaga akhlak dan martabat yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Marilah kita jadikan integritas sebagai legacy bagi anak cucu generasi penerus bangsa," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika