JAKARTA-- Draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) mengatur perihal pembentukan pemerintahan khusus. Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan pemerintahan khusus tersebut bukan pemerintahan daerah, meski berada di dalam wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Satuan-satuan pemerintahan IKN itu juga sebuah satuan...

Ikuti Whatsapp Channel Republika