REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden Sitorus, menanggapi, isu reshuffle kabinet setelah sebelumnya santer terdengar dilakukan pada Rabu lalu. Menurutnya, Presiden Joko Widodo kesulitan melakukan reshuffle karena tarik ulur kepentingan partai politik (parpol).
Fernando mengamati, Presiden Jokowi sedang dilema untuk melaksanakan reshuffle terhadap para pembantunya di Kabinet. Dia meyakini, partai politik koalisi pendukung pemerintahan sedang menekan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.
"Ada partai politik yang menginginkan posisi Kementerian tertentu dan juga ada partai politik yang menginginkan agar menteri yang bukan dari partai politik dikeluarkan dari kabinet," kata Fernando kepada Republika, Senin (13/12).
Atas tekanan tersebut, Fernando menganalisa, Presiden Jokowi sedang melakukan kalkulasi terhadap keputusan yang diambil. Dia menduga, ada beberapa menteri yang sebenarnya dipertahankan Presiden Jokowi, namun tak diinginkan parpol.
Baca juga : Prabowo-Puan Bisa Menang Kalau Anies Hilang dari Capres, Ini Penjelasannya
"Apakah tetap melakukan reshuffle atau tidak karena menteri yang diminta oleh beberapa partai politik dicopot masih sangat dibutuhkan oleh Jokowi dalam kabinetnya," ujar Fernando.
Fernando menyayangkan, kalau reshuffle menyebabkan menteri yang tidak berasal dari partai politik mengalami pencopotan. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka menurutnya, Presiden Jokowi takluk pada tekanan partai politik.
"Saya berharap Jokowi mampu melepaskan diri dari tekanan partai politik dan melakukan reshuffle terhadap kabinet yang memang tidak bisa mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya," ucap Fernando.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, belum mendengar kabar terbaru terkait isu reshuffle kabinet setelah sebelumnya santer terdengar akan dilakukan pada Rabu (8/12). Namun, dia menyebut akan ada kejutan pada reshuffle yang disebutnya bisa terjadi dalam waktu dekat.
Baca juga : Mendagri Minta Pemda tak Beri Izin Kerumunan Saat Nataru
Isu lain yang beredar bahwa reshuffle akan dilakukan pada 22 Desember. Menurut Jazilul, hal itu bisa saja terjadi.
"Memang kalau biasanya hari Rabu, berarti tinggal satu hari Rabu lagi di tanggal 22 Desember, apakah mungkin? Mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang tahu hanya Pak Jokowi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
