REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanfaatkan momentum Hari Belanja Online Nasional "12-12" sebagai ajang mempromosikan penggunaan program "Jawa Timur Belanja Online" (Jatim Bejo).

"Momentum Harbolnas ini ditunggu masyarakat karena banyak penjual yang memberikan diskon maupun promosi gratis ongkos kirim. Jadi, ayo ramaikan dengan memborong produk UMKM lokal," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Ahad (12/12).

Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring. Menurut dia, ini juga sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UKM yang transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim per 30 November 2021, Khofifah memaparkan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Program Jatim Bejo mencapai Rp 35,8 miliar yang berasal dari 13.701 pesanan.

Transaksi tersebut menorehkan hasil yang baik karena tertinggi se-Indonesia melalui belanja toko daring."Hingga saat ini juga sudah terdapat 1.659 penyedia dan 29.477 produk yang sudah tayang pada Program Jatim Bejo," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Tak hanya itu, jelas Khofifah, hingga saat ini sudah terdapat 24 pemkab/pemkot yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo.Gubernur Khofifah berharap melalui penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.

"Ini menjadi Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, utamanya dalam pengadaan barang/jasa baik pemprov, pemkab/pemkot se-Jatim," kata dia.

Melalui program tersebut, ia juga menyambut optimistis pada tahun 2022 semakin besar total transaksi serta semakin banyak pemkab/pemkot di Jatim yang akan bergabung."Apalagi sejalan dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui e-payment, e-catalog dan e-marketplace," tutur mantan menteri sosial tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika