Dari segi hukum, pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan, pelaku perkosaan harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. "Aksi ini sangat ironis. Jadi, harus diusut tuntas dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tersangkakan, dakwa dan tuntut hukuman maksimal," katanya.
Kemudian, ia melanjutkan dalam hal ini kepolisian harus meningkatkan pengawasan terhadap semua pesantren supaya hal ini tidak terulang lagi. Begitupun, masyarakat juga harus lebih selektif lagi memilih pesantren. "Kepolisian harus mengawasi pesantren-pesantren agar tidak terjadi lagi kejadian yang merugikan para remaja ini," kata dia.
Ia menambahkan terkait Polda Jawa Barat yang sengaja tidak merilis kasus tersebut hendaknya dijelaskan alasannya. Apa karena untuk mencegah kegaduhan atau apa harus dijelaskan. "Ya yang penting sekarang harus ada pengawasan dan masyarakat juga berhati-hati serta awasi anak-anaknya yang berada di pesantren," kata dia.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mendorong kepada masyarakat khususnya santri hingga mahasiswa agar berani melapor jika menjadi korban kekerasan seksual. Ia berharap tidak ada kasus perkosaan atau pelecehan seksual.
"Berharap kasus serupa tidak terjadi lagi. Mendorong para korban untuk berani melaporkan setiap tindakan mencurigakan atau tidak benar dari para oknum, siapapun itu," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Zainut agar kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan guru pesantren, HW (36), terhadap santri di Kota Bandung, tidak terulang kembali. Zainut mengatakan Kemenag sudah mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru yang dipimpin oleh HW.
Kemenag juga memberikan afirmasi terhadap peserta didik dan korban. Mereka dipulangkan dari pesantren untuk dapat meneruskan pendidikannya, baik di madrasah, sekolah umum, atau pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah sesuai pilihannya.
"Upaya ini difasilitasi oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai domisili mereka," ujarnya.
Menurutnya, Kemenag akan bersinergi dengan KPAI untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pihaknya juga mendorong optimalisasi peran Dewan Masyayikh dalam mengawal penjaminan mutu pesantren, termasuk aspek perlindungan santri.
"Saya mendukung tindakan tegas kepolisian terhadap pelakunya dan diberikan sangsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.
Ia mengatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan lingkungan pesantren. Partisipasi itu diperkuat melalui pasal 51 UU Pesantren. "Kemenag mengajak organisasi pesantren, ormas Islam, dan masyarakat untuk meningkatkan pembinaan dalam rangka pencegahan terjadinya kembali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan," ujar Wamenag.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyebut guru sekaligus pemilik pondok pesantren berinisial HW (36) terancam hukuman 20 tahun penjara akibat perbuatannya yang memerkosa 12 santriwati hingga hamil dan melahirkan. Plt Asisten Pidana Umum Kejati Jawa Barat Riyono mengatakan HW kini berstatus sebagai terdakwa karena sudah menjalani persidangan. HW terjerat dengan Pasal 81 UU Perlindungan Anak.
"Ancamannya 15 tahun, tapi perlu digarisbawahi di situ ada pemberatan karena sebagai tenaga pendidik, jadi ancamannya menjadi 20 tahun," kata Riyono.
Dia menjelaskan aksi tak terpuji itu diduga sudah HW lakukan sejak tahun 2016. Dalam aksinya tersebut, ada sebanyak 12 orang santriwati yang menjadi korban yang pada saat itu masih di bawah umur. Sejumlah santri korbannya bahkan ada yang hamil dan melahirkan anak hasil perkosaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
