Rabu 08 Dec 2021 18:58 WIB

BPBD Pandeglang Siaga Ancaman Potensi Tsunami

Pesisir wilayah Kabupaten Pandeglang masuk kategori rawan gempa dan gelombang tsunami

Sejumlah anak bermain di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kawasan Pandeglang adalah wilayah yang rawan gempa dan tsunami (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Sejumlah anak bermain di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kawasan Pandeglang adalah wilayah yang rawan gempa dan tsunami (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saat ini dalam kondisi siaga terhadap ancaman potensi gempa dan tsunami untuk mengurangi risiko kebencanaan. "Kita terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan minimal mereka bisa penyelamatan secara mandiri jika terburuk terjadi tsunami," kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pandeglang, Emil Salim, Rabu (8/12).

Pesisir wilayah Kabupaten Pandeglang masuk kategori rawan gempa dan gelombang tsunami, sehingga perlu dilakukan antisipasi agar tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Selain itu juga pembentukan desa siaga bencana agar mereka bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan warga dari ancaman potensi bencana tsunami.

Baca Juga

Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur kebencanaan,seperti gedung shelter yang bisa menampung ribuan warga pesisir. Saat ini, kata dia, gedung shelter di Pandeglang hanya satu lokasi yakni di Labuhan. Sehingga perlu adanya penambahan untuk meminimalisasi korban jiwa. 

Sebab, jeda waktu untuk penyelamatan sekitar sembilan menit setelah terjadi gempa dan kemudian disusul dengan gelombang tsunami. Karena itu, pihaknya sangat setuju pembangunan gedung shelter di Panimbang dan Sumur, sebab di daerah itu tidak terdapat pegunungan atau perbukitan untuk berlindung.

BPBD Pandeglang juga meminta BMKG memasang alat deteksi tsunami dan peringatan sirine. Sebab saat ini hanya ada di beberapa lokasi saja. "Kami minta seluruh pesisir pantai dipasang alat tsunami, termasuk sirine, " katanya menjelaskan.

Menurut dia, pesisir Pandeglang hingga kini menjadi daerah potensi tsunami, sehingga perlu Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur untuk mengurangi risiko kebencanaan. Pembangunan infrastruktur kebencanaan jika dibebankan anggaran ke Pemerintah Daerah tentu tidak mampu merealisasikannya. 

Dengan demikian, pihaknya mengusulkan bantuan pembangunan infrastruktur kebencanaan kepada BNPB juga BMKG. "Kami berharap tahun lalu bisa dibangun gedung shelter dan alat deteksi tsunami untuk mengurangi risiko kebencanaan itu," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement