Saat ini sebanyak 64 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali masuk kategori PPKM Level 3 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 65 Tahun 2021 tentang PPKM di luar Jawa Bali. Daerah tersebut tersebar di beberapa provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Kabupaten/kota tersebut meliputi di Aceh: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Pidie Jaya.
Untuk di Sumatra Utara, yakni Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di Riau, daerah yang memberlakukan level, tiga yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sementara di Sumatra Selatan: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang. Untuk di Kepulauan Bangka Belitung hanya satu, yakni Kabupaten Bangka, lalu NTT ada di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sabu Raijua.
Di Kalimantan Barat: Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Ray. Lalu Kalimantan Tengah hanya ada satu, yaitu Kabupaten Kapuas. Kalimantan Selatan ada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kemudian Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Poso, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Banggai Laut. Sementara di Sulawesi Selatan, ada Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara
Untuk di Sulawesi Tenggara ada dua, yakni Kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau, dan Sulawesi Barat satu Kabupaten Majene, begitu juga Maluku hanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sedangkan, Maluku Utara yang menerapkan PPKM level tiga, yakni Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Timur
Untuk Papua yang menerapkan PPKM level 3 adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Dogiyai. Sedangkan Papua Barat, yakni Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 65 Tahun 2021, penetapan PPKM level 3 ini diikuti dengan pengetatan kegiatan maupun mobilitas masyarakat. Antara lain:
1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50 persen WFO bagi pegawai dengan protokol kesehatan secara ketat. Apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka sektor tersebut ditutup selama lima hari.
2. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum: warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.
Sementara, restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang, atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal dapat melayani makan di tempat/dine in. Waktu operasional dibatasi sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
Perinciannya, dua orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50 persen mulai pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
