REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Hendri Satrio, menanggapi usulan Pimpinan MPR agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Menurutnya, usulan tersebut akan terpental karena Sri Mulyani merupakan salah satu menteri favorit Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, ia meyakini Presiden Jokowi akan mempertahankan posisi Sri Mulyani dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melobi para pimpinan MPR.
"Sri Mulyani itu salah satu menteri kesayangan Jokowi, kecil kemungkinan pak Jokowi kabulkan keinginan MPR. Lebih mudah bagi pak Jokowi bicara dengan Bamsoet dan pimpinan MPR lainnya daripada memecat Sri Mulyani," kata Hendri kepada Republika.co.id, Kamis (2/12).
Hendri menyebut Sri Mulyani diandalkan oleh Presiden Jokowi guna melancarkan berbagai program pembangunan di Tanah Air. Sri Mulyani tercatat menjabat Menkeu sejak 27 Juli 2016 menggantikan Bambang Brodjonegoro. Sri Mulyani sebelumnya pernah menjabat Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
"Sri Mulyani itu andalan. Dia bisa berikan anggaran-anggaran untuk pembangunan yang diinginkan Jokowi," ujar pria yang akrab disapa Hensat itu.
Menurut Hendri, Presiden Jokowi tak akan mengabulkan keinginan MPR. Alhasil, permintaan MPR itu hanya jadi gertak sambal saja. "Jadi ya boleh lah (Sri Mulyani) digentak-gentak tapi kecil kemungkinannya dikabulkan Jokowi," ucap Hendri.
Sebelumnya, Pimpinan MPR mengkritik Menkeu Sri Mulyani hingga mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopotnya dari Kabinet. Ada beberapa alasan pimpinan MPR bersuara seperti itu diantaranya keluhan anggaran MPR yang terus dipangkas dan ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat badan anggaran.
"Kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan, karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
