REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah Indonesia memperhatikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong. Hongkong merupakan salah satu negara yang melaporkan kasus omnicorn.

Mufida mengamati kasus Covid-19 varian Omnicorn mulai merebak di Afrika, Eropa, Australia hingga Asia (Hongkong). Saat ini lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hongkong dimana mayoritasnya perempuan dan bekerja di sektor informal.

"Varian Omnicorn masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu Pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap variant Omnicorn," kata Mufida dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (30/11).

Mufida menganjurkan penyebaran informasi kewaspadaan terhadap varian omnicorn ke seluruh PMI. Kemudian perlu sosialisasi aturan larangan masuk sementara dari Hongkong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Selanjutnya, Mufida meminta KJRI mendata siapa saja PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini. Mereka sepatutnya mendapat bantuan penampungan sementara.

"Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang," ujar Mufida.

Mufida juga mempertanyakan sejauh mana cakupan vaksinasi PMI di Hongkong hingga saat ini. Sebab ia mendapat informasi vaksinasi yang digelar KJRI Hongkong pada awal Agustus 2021 hanya menjangkau 266 orang.

"Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen teman-teman PMI di Hongkong sudah mendapatkan vaksin. Varian Omnicorn kan masih terus diteliti jadi yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal," ucap politikus PKS itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika