Senin 29 Nov 2021 19:11 WIB

Kemenkes Dorong Pemda Berikan Vaksin Non-Sinovac

Syarat vaksinasi untuk layanan masyarakat akan diperluas.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ilham Tirta
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2P) Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.
Foto: DOk BNPB
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2P) Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya akan terus mendorong setiap kabupaten dan kota menyuntikkan vaksin selain Sinovac kepada warganya. Hal ini lantaran laju vaksinasi Covid-19 mengalami penurunan dalam tiga pekan terakhir dan munculnya varian Covid-19 yang lebih ganas, Omnicron.

"Kami terus mendorong kabupaten dan kota untuk memberikan vaksinasi non Sinovac, apalagi saat ini sudah ada varian baru yang muncul (Omnicron) yang lebih infeksius dari varian Delta," kata Nadia kepada Republika.co.id, Senin (29/11).

Baca Juga

Berdasarkan data dashboard vaksinasi Covid-19 nasional melalui website vaksin.kemkes.go.id per Senin (29/11) pukul 18.00 WIB, total vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 139,11 juta dosis. Sedangkan dosis kedua sudah mencapai 95 juta dosis.

Namun, laju vaksinasi harian menurun dari rata-rata dua juta suntikkan per hari. Per Ahad (28/11), jumlah dosis vaksin yang disuntikkan sebanyak 1.083.516. Sementara pada Senin (29/11), hanya sebanyak 784.554 dosis.

 

Upaya lain yang dilakukan, lanjut Nadia, dengan menjadikan vaksinasi syarat untuk beberapa kegiatan seperti saat akan masuk ke dalam mal, melakukan perjalanan, mendapatkan bantuan sosial. Kemudian, pengurusan administrasi dan beberapa kegiatan lainnya.

"Pastinya sesuai dengan inovasi dari berbagai pemda, provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini tentunya untuk percepatan vaksnasi daerahnya," terang Nadia.

Selain itu, laju vaksinasi Covid-19 juga akan terus digunakan sebagai indikator dalam evaluasi penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Kebijakan ini mampu meningkatkan laju vaksinasi di wilayah tersebut, khususnya vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Erlina Burhan mengatakan, seharusnya laju vaksinasi Covid-19 tidak boleh kendor. Karena itu, perlu upaya yang terus konsisten untuk mendorong vaksinasi di masyarakat.

Edukasi yang tidak mengenal lelah, sambung Erlina, harus terus diberikan. Bila provider yang lelah, maka saatnya melibatkan sektor lain. "Pemerintah juga harus transparan, sebetulnya kendalanya apa? Apakah jumlah vaksinnya cukup? Apakah dananya cukup? SDM cukup?" kata Erlina kepada Republika.co.id.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Vaksinolog, dr Dirga Sakti Rambe mengakui, informasi yang keliru atau hoaks masih menjadi tantangan vaksinasi Covid-19, terutama bagi kalangan lanjut usia. Menurut Dirga, pada zaman digital sekarang ini, hoaks memang tidak terhindarkan, bukan hanya di Indonesia melainkan menjadi fenomena global.

Untuk menangkal hoaks, dokter dan ilmuwan diharapkan ‘turun gunung’ untuk membanjiri media sosial dan media konvensional dengan berita yang benar dan kredibel. “Salah satu kendala vaksinasi lansia adalah hoaks yang beredar sehingga harus di-counter,” kata dia.

Anggapan bila anggota keluarga lain sudah divaksinasi, maka lansia tidak memerlukannya merupakan kesalahan. Begitu juga anggapan lansia yang lebih banyak di rumah sehingga tidak perlu vaksinasi.

"Mereka memang di rumah, namun yang muda-muda kan keluar rumah dan bisa tertular dan membawa pulang virus. Nobody is safe until everyone is safe,” tegas Dirga.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan, laju penurunan vaksinasi Covid-19 mengalami penurunan dalam tiga pekan terakhir. Menurut Budi, hal ini disebabkan masyarakat masih takut menggunakan jenis vaksin yang saat ini ada.

"Adanya ketakutan masyarakat menggunakan vaksin yang tersedia, terutama vaksin dengan platform mRNA," ujar Budi.

Budi menekankan, pemerintah sudah menjamin vaksin Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu dan berkhasiat. "Tidak perlu memilih merk vaksin. Gunakan vaksin yang tersedia terlebih dulu saat ini," kata dia.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement