REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana B. Pramesti mengaku akan melakukan evaluasi dan survey kepada warga Kota Bogor, terkait tarif Biskita Transpakuan ke depannya.
Hal itu menyambut harapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar sarana transportasi massal baru itu, digratiskan hingga 2022.“Kita masih uji coba gratis ya tahun ini. Sementara tahun depan kan masih akan diupayakan continuous (berlanjut). Tentunya kalau gratisnya sampe kapan, kita akann melakukan evaluasi tentunya,” ujar Polana ketika melaksanakan press tour menggunakan Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Sabtu (27/11).
Terkait tarif, Polana mengatakan, BPTJ akan melakukan survey terhadap masyarakat pengguna Biskita Transpakuan. Survey itu berkaitan dengan berapa besar kemampuan atau kesanggupan masyarakat, untuk membayar layanan Bus Rapid Transit (BRT) ini. Terutama dalam menyesuaikan pendapatan masyarakat penggunanya.
Polana menyebutkan, seperti TransJakarta yang sudah hadir sejak 2005, hingga saat ini masih berjalan dengan subsidi.
“Kalau gratis sama sekali kita tidak bisa menjanjikan. Tapi kita akan melakukan evaluasi sampai kapan gratis, dan untuk penetapan tarifnya nanti akan ditetapkan berapa dari survey masyarkat sini. Kan pendapatannya beda,” jelasnya.
Ketua Pengawas Kodjari, Dewi Jani Tjandra, selaku konsorsium operator Biskita Transpakuan menambahkan, mengingat apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dengan mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan transportasi massal, dia berharap Pemkot Bogor bisa melakukan hal yang sama.
“Misalnya dalam sepekan setidaknya dua hari naik transportasi umum. Itu bertujuan supaya pegawai negeri mencintai Biskita Transpakuan dan transportasi umum,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta agar subsidi Biskita Transpakuan melalui program Buy The Service (BTS) bisa diperpanjang hingga semester pertama, yakni Juni 2021. Sehingga masyarakat bisa menikmati Biskita Transpakuan secara gratis lebih lama.
Hanya saja, lanjut Dedie, hal itu akan dibicarakan dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Syukur-syukur bisa satu tahun, tahun 2022 juga masih bisa gratis tapi perlu pembicaraan pengalokasian dari pusat. Kemudian yang penting yang kita bicarakan pengativasian koridor yang lain,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika