Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada hari ini menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Salah satu poin dalam Inmendagri itu adalah pengaturan tempat wisata.
Pemerintah daerah (pemda) diminta menerapkan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas. Tito pun menginstruksikan kepala daerah melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka maupun tertutup.
Selain itu, dilakukan upaya mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif. Kepala daerah juga diintruksikan membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi, baik keagamaan maupun nonkeagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi Covid-19.
Pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, Pemprov DKI Jakarta siap mendukung rencana pembatasan dari pemerintah pusat lewat penerapan PPKM Level 3. Meskipun, saat ini DKI Jakarta berada pada status PPKM Level 1.
"Ketentuan pusat harus kami hormati, walaupun kami sudah masuk level 1, prinsipnya kami siap dan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah pusat, ke (PPKM) Level 3 dalam waktu tujuh sampai delapan hari supaya memastikan di akhir dan awal tahun depan tidak ada kenaikan kasus," kata Riza, Jumat (19/11).
Epidemiolog sekaligus peneliti senior Kamaluddin Latief menganggap penetapan kebijakan untuk mengatur mobilitas saat Nataru sangat tepat. Karena, menurut Latief, peningkatan mobilitas selalu diiringi kenaikan tren kasus, bahkan jumlah kematian.
“Data di luar negeri maupun di tanah air menjadi bukti yang sangat kuat, di mana kasus dapat naik lebih dari dua kali lipat dalam dua minggu pascalibur panjang,” tuturnya, Selasa (23/11).
Guna mendorong masyarakat mematuhi kebijakan tersebut, tambah Kamal, prinsip promosi dan pencegahan kesehatan yang masif, sistematis dan multisektor harus dikedepankan. “Namun, jika ini ternyata tidak diikuti dengan perubahan perilaku yang baik dari masyarakat, maka reward dan punishment harus sudah diberlakukan,” tambahnya.
Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan status PPKM perlu ditingkatkan jelang Nataru 2021. Sebab, hal ini untuk mencegah adanya kasus baru dan kematian Covid-19.
"Saya tidak setuju jika peningkatan PPKM tidak diperlukan. Apalagi atas alasan herd immunity yang sudah terbentuk. Lihat Singapura, Amerika dan Inggris. Mereka sudah capai herd immunity? Secara teoritis sudah. Tapi nyatanya jumlah kasus baru mereka itu masih tinggi banget," katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Rabu (24/11).
Kemudian, ia melanjutkan Indonesia memang dalam situasi yang cukup baik. Angka positivity rate rendah, jumlah kasus baru dan kematian juga rendah. Tetapi, menurut Zubairi, jangan sampai Indonesia kembali masuk ke dalam krisis Covid-19.
"Mari bersimpati kepada orang-orang yang sekarat karena Covid-19 bahkan meninggal ketika itu atau saat ini," kata dia.
Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melakukan PPKM Level 3 dan pembatasan mobilitas selama libur Nataru. Menkominfo Johnny G Plate mengharapkan, masyarakat dapat bekerja sama dengan bijaksana dalam beraktivitas di tengah periode liburan tersebut agar tren positif penanganan pandemi dapat terus dipertahankan.
“Pembatasan ini bersifat sementara. Kebijakan ini bukan untuk kepentingan pemerintah semata,namun untuk melindungi kesehatan segenap rakyat Indonesia dan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia tetap berjalan positif. Jadi mari kita taati bersama, tetap disertai upaya disiplin protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi bagi yang belum mendapatkan,” ujar Menkominfo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
