Selasa 23 Apr 2024 21:03 WIB

Heru Budi: Jakarta Harus Jadi Parameter Ekonomi

Pj Gubernur Heru Budi sebut Jakarta harus menjadi parameter ekonomi.

Heru Budi Hartono. Pj Gubernur Heru Budi sebut Jakarta harus menjadi parameter ekonomi.
Foto: Antara/Andi Firdaus
Heru Budi Hartono. Pj Gubernur Heru Budi sebut Jakarta harus menjadi parameter ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global (global city).

"Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, untuk mewujudkan kota global yang kompetitif," kata Heru dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKDP 2025 dan RPJMD 2025-2045 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga

Parameter ekonomi yang dimaksud seperti kapasitas riset dan inovasi yang baik, dukungan pariwisata dan budaya yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung, lingkungan yang bersih dan nyaman, dan aksesibilitas yang memadai agar Jakarta tetap terlihat baik oleh para penilai kota-kota besar dunia.

Dalam kesempatan itu, Heru menyampaikan perubahan kewenangan melalui RUU Daerah Khusus Jakarta memiliki acuan indeks kota global, serta rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut perlu diimplementasikan dalam dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang, menengah, hingga tahunan.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan, meski telah dilaksanakan program kegiatan prioritas pada anggaran perencanaan, ada beberapa tantangan yang juga turut diperhatikan, seperti keterbatasan APBD yang dapat mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruktur perpindahan ibu kota negara.

Lalu, perubahan paradigma dalam implementasi kegiatan berstandar internasional, dan penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru untuk mewujudkan kota global yang kompetitif.

Adapun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan dan penyelarasan program prioritas perangkat daerah 2025 terhadap penyelesaian isu-isu prioritas tahun 2025.

Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 bertujuan menanamkan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan Jakarta untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dan selaras dengan RPJP Nasional.

Sebelumnya, Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi Yayat Supriatna mengemukakan bahwa mesin penggerak ekonomi di Jakarta masih bergantung pada perdagangan besar, eceran hingga reparasi mobil dan motor.

Yayat menjelaskan bahwa berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta tahun 2021-2023, bisnis terbesar di Jakarta masih digerakkan oleh sektor transportasi dengan total 29 juta kendaraan di Jakarta, 19 juta di antaranya adalah motor.

"Ekonominya bergerak di situ. Akibatnya ke depan gimana kalau sampai Jakarta dipadati dengan motor, dengan pendapatan yang terbatas? Ini persoalan besar," kata Yayat dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (22/4).

Yayat menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota dunia setelah tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta harus memiliki mesin ekonomi untuk menghidupkan wilayahnya dan kota sekitarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement