REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menanggapi terkait Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang diangkat sebagai kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Menurut dia, Dudung sebagai KSAD yang baru nantinya tentu harus memastikan aspek-aspeknya terjaga dengan baik.
Menurut dia, kalau ada unsur politik, yang jelas semua keputusan dan kebijakan yang diambil seorang kepala negara atau kepala pemerintahan pasti juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik. "Saya kira tidak ada yang salah dengan itu, apalagi pengisian jabatan kepala staf angkatan memang merupakan hak dan kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi," katanya saat dihubungi Republika pada Kamis (18/11).
Dia mengatakan, sebagai pembina kemampuan dan kesiapsiagaan matra darat, Dudung sebagai kasad yang baru nantinya tentu harus memastikan aspek-aspeknya terjaga dengan baik. Terutama yang menyangkut integritas dan kapabilitas atau kompetensi prajurit, kesadaran dan kepatuhan pada hukum terutama bagi para personel yang bertugas di wilayah konflik, serta memberikan dukungan kuat bagi upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan terutama yang berbasis teknologi.
"Saya berharap, kasad yang baru juga mendukung dan selaras dengan agenda prioritas panglima TNI terutama dalam konteks menjalankan tugas dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan atau yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan kementerian atau lembaga lain. Tampil apa adanya dan tidak merasa superior," kata dia.
Fahmi menambahkan, hal yang dihadapi sekarang adalah pandemi Covid-19. Dudung harus memiliki strategi untuk menghadapi hal tersebut. "Ya tinggal melanjutkan saja dan kalaupun ada perubahan, mestinya diselaraskan dengan Mabes TNI," ujar dia.
Baca juga : Pesan Puan ke Andika dan Dudung: Tegakkan Kedaulatan NKRI
Sebelumnya diketahui, Letjen Dudung Abdurachman resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Rabu (17/11). Pengangkatan Dudung ini seolah tidak lepas dari sepak terjangnya ketika menjabat sebagai pangdam Jaya pada 2020 lalu.
Pada November 2020, Dudung memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) di wilayah DKI Jakarta. Dudung bahkan dengan berani mengatakan pembubaran Front Pembela Islam (FPI), padahal kala itu pemerintah belum resmi membubarkan FPI.
"Namanya melambung ketika menjabat sebagai pangdam Jaya. Hal itu berkaitan dengan perintahnya terhadap jajaran untuk mencopot atribut HRS pada September 2020," kata pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam kanal Youtube pribadinya, Rabu (17/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika