REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta partai politik untuk membangun sistem pendidikan kader antikorupsi. Menurutnya, partai politik wajib membangun sikap dan perubahan perilaku anggotanya dalam mewujudkan budaya antikorupsi.
"Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi," kata Firli Bahuri, Selasa (16/11).
Hal tersebut disampaikan Firli saat menjadi pembicara dalam kegiatan Pendidikan Kader Nasional (PKN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia mengatakan, pendidikan antikorupsi penting dilakukan karena rakyat Indonesia memiliki musuh bersama termasuk korupsi serta terorisme dan narkoba.
"Bersama dengan musuh lainnya, baik bencana alam maupun nonalam seperti Covid-19. Mari bangun kebersamaan sehingga kita bisa melewati krisis ini," katanya.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partai dalam membangun budaya antikorupsi dalam diri kader dengan terus mengambil upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan, PDIP telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi.
Dia mengungkapkan, langkah pertama dengan memastikan psikotes dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai. Dia mengatakan, psikotes juga akan mengukur aspek integritas. "Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi," kata Hasto.
Dia mengatakan, selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Hasto menjelaskan, peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan.
Menurutnya, PDIP memiliki kejelasan peraturan partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan partai. Dia melanjutkan, PDIP juga terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.
"Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang," katanya.
Hasto mengungkapkan, PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun, dia tidak bisa memungkiri kalau masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi.
"Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun Partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika