Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Dudi Gardesi Asikin mengatakan, Pemprov telah menyiapkan infrastruktur pengendali banjir. Khususnya, untuk menghadapi efek lanjutan dari La Nina yang akan terjadi di Indonesia, terutama Jakarta.
Dia menyebutkan, persiapan infrastruktur dimulai dengan melakukan pengerukan dan penambahan kapasitas daya tampungnya di saluran, waduk hingga embung. “Kemudian kesiapan dari alat-alat berat kita. Alat-alat berat kita optimalkan pemanfaatannya sehingga ada kurang lebih di 104 lokasi dengan kekuatan alat sebanyak 288,” jelas Dudi di akun YouTube Pemprov DKI, dikutip Republika, Senin (15/11).
Lanjut dia, kesiapan lain juga dilakukan dengan menyiagakan pompa pengendali banjir, baik itu statis ataupun mobile. Selain, juga mengutamakan dari drainase vertikal. “Nah, pembangunan drainase vertikal ini di samping utamanya adalah untuk mengisi kembali terhadap air tanah, tetapi juga diminta bisa membantu genangan yang sifatnya lokal,” tutur dia.
Dudi memerinci, Pemprov sudah melakukan pengerukan terhadap 32 waduk, situ, embung dengan volume pengerukan 626.546 m3. Kemudian, pengerukan 53 kali/sungai dengan volume pengerukan 533.048 m3.
Khusus pompa pengendali banjir, diakuinya, telah ditempatkan di 108 lokasi dengan jumlah unit sebanyak 496. Jumlah itu, diakui dia berkapasitas 518,47 M3/s. Khusus pompa mobile, kata Dudi, saat ini berjumlah 329, dan 67 pompa underpass.
Sementara untuk tahun 2021 ini, berdasarkan data DSDA, target pembangunan 25.647 titik drainase vertikal akan dilakukan. Jumlah itu, untuk menyerap 68.038 m3 air, dan telah dibangun di 12.482 titik.
Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermanfaat. Utamanya, saat alokasi anggaran yang disuguhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 400 miliar.
“Kalau saya katakan nggak bermanfaat nanti disangkai naif amat Gembong. Tapi kalau kita mau jujur, sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar,” kata Gembong saat ditemui awak media di DPRD DKI, Jumat (12/11).
Dia menegaskan, dana sebanyak itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pengentasan banjir di sektor lain. Alih-alih hanya pembangunan sumur resapan. “Mungkin akan jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Di tahun ini, dana Rp 400 miliar khusus untuk sumur resapan dinilainya sangat tidak signifikan manfaatnya. Sehingga, dana untuk sumur resapan di tahun mendatang diakui dia akan diusahakan untuk turun ke angka Rp 100 miliar.
“Itu yang kita minta ke teman-teman untuk diturunkan karena kita lihat di 2021 ternyata tidak sangat signifikan manfaatnya,” jelas dia.
Gembong mencontohkan, alokasi dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Mulai dari normalisasi sungai berupa pelebaran sehingga tidak akan terjadi penataan kembali atas kampung di bantaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
