REPUBLIKA.CO.ID, SINTANG -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi.
"Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers, Ahad (14/11).
Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu.
"Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meski pun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian," jelasnya.
BPBD Sintang juga telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang.
"Pos pengungsian mau pun dapur umum tersebar di 12 kecamatan, khususnya titik-titik yang aman dari genangan air," ucap dia.
BPBD Sintang mencatat jumlah populasi terdampak, sebanyak 29.623 kepala keluarga atau 88.148 jiwa. Kata Abdul Muhari, masyarakat terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai.
Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang. "Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah menelan korban jiwa dua orang dan kerugian material seperti jembatan rusak berat sebanyak lima unit dan rusak sedang satu unit," katanya.
Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah pun telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021.
"Di sisi lain, BNPB terus melakukan manajemen darurat pos komando di kabupaten ini dan kita berharap banjir segera surut," kata Abdul Muhari.
Banjir besar yang terjadi di Kabupaten Sintang tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan pokok atau sembako warga di wilayah Kapuas Hulu, hingga saat ini stok dan harga sembako di daerah tersebut masih normal.
"Banjir di Sintang tidak ada pengaruh terhadap ketersediaan stok dan harga sembako karena masih bisa lewat truk nya walau pun biaya angkutnya sedikitnya naik," kata Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdanganan Kapuas Hulu Kasianus Kintoi.
Disampaikan Kintoi, hingga saat ini ketersediaan kebutuhan pokok warga Kapuas Hulu masih terpenuhi. Meski pun pendistribusian sembako sempat terkendala karena banjir di Sintang.
Disampaikan Kintoi, stok dan harga sembako di Putussibau masih normal dan tidak terjadi kelangkaan sembako, karena meski pun sulit melalui genangan banjir di Sintang, namun untuk kebutuhan pokok masih bisa sampai ke Kapuas Hulu.
Menurut dia, pihaknya juga rutin melakukan pengecekan harga dan stok sembako terutama di pusat tempat pembelanjaan dan pasar. "Hasil monitoring kami itu kami sampaikan ke provinsi," kata Kintoi.
Kintoi menambahkan, dari hasil monitoring pekan ke tiga bulan November 2021, hanya satu item yang mengalami kenaikan harga dari biasanya yaitu telur ayam dari Rp 1.700 per butir menjadi Rp 1.800 perbutir. Sedangkan untuk barang lain, harga normal.
Diminta Cepat Tanggap
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dadang Siswanto meminta pemerintah kabupaten cepat tanggap membantu masyarakat yang menjadi korban banjir.
"Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi pengalaman. Jangan sampai terlambat menyalurkan bantuan. Kasihan masyarakat kita yang sedang menghadapi bencana banjir. Komunikasi dan koordinasi harus dilakukan dengan cepat," kata Dadang.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, ada enam kecamatan yang dilanda banjir yaitu Tualan Hulu, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
Ketinggian air bervariasi mulai 60 sentimeter hingga hampir dua meter. Kondisi yang terjadi empat hari terakhir ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, bahkan puluhan rumah warga mulai terendam.
Dadang mengingatkan ini agar tidak sampai pengiriman bantuan untuk korban banjir kembali terlambat. Saat terjadi musibah, warga sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus berada paling depan dalam membantu masyarakat yang sedang kesusahan.
Politisi Partai Amanat Nasional ini gencar menyoroti masalah ini karena saat banjir beberapa waktu lalu dia mendapat laporan bahwa bantuan dari pemerintah dinilai lamban sampai kepada korban banjir.
Untuk itulah saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum lama ini, masalah ini juga dikemukakan Dadang. Masalah ini perlu menjadi perhatian serius karena Kotawaringin Timur termasuk daerah rawan bencana, khususnya banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi.
Anggaran untuk penanganannya harus selalu tersedia, khususnya untuk membantu korban banjir agar tidak sampai kelaparan. Ketua Fraksi PAN ini mengapresiasi kebijakan pemerintah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dari Rp 1 miliar menjadi Rp 5 miliar sehingga diharapkan tidak ada kendala lagi dalam penyaluran bantuan untuk korban banjir.
Sementara itu laporan diterima BPBD, banjir di beberapa lokasi masih tinggi karena masih sering terjadi hujan. BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa terkait pemantauan dan pendataan korban banjir.
"Selain tim kami turun ke lapangan, kami juga sudah meminta peran aktif pihak kecamatan dan desa untuk melaporkan perkembangan kondisi serta data kondisi korban banjir. Dari data itu nanti akan kelihatan di mana dan berapa banyak bantuan yang perlu dikirim," kata Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Rihel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
