REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Gadjah Mada (UGM), Kemenkes, dan BPOM menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan potensi dan percepatan penghiliran hasil inovasi herbal menjadi fitofarmaka (obat bahan alam). Hasil inovasi itu akan dijadikan sebagai produk unggulan dalam negeri.
UGM disebut telah memiliki science techno park, yaitu salah satu sarana penghiliran produk inovatif berbasis riset seperti alkes, produk farmasi, herbal, dan pangan sehat. "UGM sudah mempunyai Science Techno Park dan Science Techno Park tersebut nanti akan bertransformasi untuk melakukan akselerasi," kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, Senin (8/11).
Dante menerangkan, Indonesia dihadapkan dengan masalah kesehatan yang tak berujung dan pembiayaannya semakin meningkat. Sementara, sektor farmasi dan alat kesehatan dalam negeri masih sangat bergantung produk impor.
Sebesar 90 persen bahan farmasi aktif produksi farmasi lokal masih diimpor dan 88 persen transaksi alkes 2019-2020 di e-katalog merupakan produk impor. Meski begitu, pembiayaan penelitian dan pengembangan terbilang cukup rendah.
Kemenkes, kata Dante, melakukan transformasi kesehatan, salah satunya ketahanan kesehatan berupa produk farmasi dan alkes. Pengembangan fitofarmaka jadi salah satu fokus, dilakukan berdasar terapeutik area dan ketersediaan bahan baku alam.
Dante berpendapat, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka akan menjamin keamanan dalam melakukan transformasi kesehatan. Meski begitu, pengembangannya memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
"Prosesnya tentu tidak sederhana, butuh proses analisis, proses penelitian dan ini akan melibatkan berbagai macam sektor untuk bekerja sama secara sinergis. Baik dengan peneliti, industri, perguruan tinggi, dan Kemenkes," ujar Dante.
Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi. Melalui forum ini, dilaksanakan diskusi terkait berbagai topik-topik terkait. Misal, terkait pengembangan produk fitofarmaka dan kebijakan untuk mendorong peningkatan penggunaan bahan baku obat produksi dalam negeri.