Rabu 03 Nov 2021 18:23 WIB

Pengganti Panglima TNI dan Isyarat Pratikno Sambangi Mabesad

Kedatangan Pratikno ke Mabesad pada awal Oktober 2021 diduga isyarat untuk Andika.

Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers terkait Surpres Presiden Joko Widodo di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11). DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI mengantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.Prayogi/Republika.
Foto:

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, menilai, keputusan Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI merupakan langkah yang tepat dan sudah memenuhi persyaratan.

"Dengan diumumkannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI, selesailah teka-teki siapa panglima TNI yang dipilih Presiden Joko Widodo. Menurut hemat saya, penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI sudah memenuhi persyaratan dan merupakan pilihan yang paling tepat," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (3/11).

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test. Setelah itu, hasil fit and proper test akan dibawa ke paripurna sebelum dilaporkan ke Istana.

"Keputusan rapat paripurna ini kemudian diserahkan kembali kepada Presiden, dan selanjutnya Presiden akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan di lapangan," ujarnya.

Hasanuddin meyakini proses uji kelayakan akan berlangsung aman, sebab selama ini Jenderal Andika Perkasa adalah mitra yang baik di Komisi I. Ia juga memprediksi dalam uji kelayakan tersebut akan dibahas soal program-program Panglima TNI kedepan, seperti pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilakukan dengan berpedoman pada rencana program minimum essential force (MEF).

"Saya prediksi juga akan ditanyakan program-program lain seperti: upaya meningkatkan displin prajurit, pelatihan dan pendidikan TNI menjadi prajurit profesional, menjaga agar TNI tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni tak berbisnis dan berpolitik praktis serta  keinginan agar Panglima TNI harus mampu meningkatkan  kesejahteraan prajurit, termasuk didalamnya membahas situasi di Papua dan situasi aktual seputar Laut Cina Selatan, dan masalah masalah  lainnya," jelasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan juga menilai keputusan tersebut tepat. "Keputusan itu sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan TNI ke depan," kata Syarief kepada wartawan, Rabu (3/11).

Menurut dia, TNI dihadapkan sejumlah tantangan. Salah satunya penyelesaian konflik di Papua.

"Tantangan yang paling di depan itu selesaikan Papua itu. KKB itu. Itu yang paling utama," ujarnya.

Selain itu, pengamanan Pemilu 2024 juga harus menjadi perhatian calon panglima TNI yang baru. Terakhir terkait penguatan alutsista.

"Lalu, yang paling mendasar meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit," ungkapnya.

"Saya yakin dia bisa karena dia berhasil di Angkatan Darat," imbuhnya.

Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno berharap DPR segera memproses surpres yang baru dikirimkan hari ini.

"Sebagaimana kita tahu, Hadi Tjahjanto telah memasuki akhir masa jabatan pada November ini. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR, Bapak pimpinan DPR, dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses," kata Pratikno, Rabu (3/11).

Pratikno mengatakan, sangat mengharapkan bisa memperoleh persetujuan dari DPR secepatnya. Sehingga, pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden.

"Dan juga Presiden segera bisa melantik panglima TNI yang baru sebelum panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya," ujarnya.

 

photo
TNI melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 196,8 miliar untuk membantu penanganan virus Covid-19 atau corona. - (Pusat Data Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement